Ramai Beras Oplosan Rugikan Konsumen Rp 100 Triliun/Tahun, DPR RI Desak Aparat Cari Siapa Dalangnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kasus beras medium yang diklaim sebagai beras premium memicu reaksi dari konsumen di Kota Bandung. 

Salah satunya Nicholas (33), warga Antapani, yang mengaku kaget setelah mengetahui kabar tersebut.

 “Baru denger, kaget juga. Tapi saya jadi mikir (curiga), ada beberapa merek umum yang biasa dibeli (beras premium), kadang mutunya enggak sesuai,” ujar Nicholas kepada Tribunjabar.id, di Jalan Turangga, Kota Bandung, Sabtu (12/7/2025).

Menurutnya, kualitas beras bisa terlihat jelas saat sudah dimasak menjadi nasi. Ia mencontohkan, nasi yang dinanak malam hari dan dihangatkan kembali keesokan harinya terkadang menjadi berair dan berbau, meskipun baru satu malam.

“Kalau yang beneran premium itu aman, enak, enggak berubah meskipun dihangatkan beberapa kali. Tapi mungkin oplosan, ya begitu. Lembek, enggak pulen,” ucapnya.

Minta Polisi Cari Dalangnya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi soal ramainya peredaran beras oplosan dengan kemasan premium di pasaran.

Cucun menegakan, pihaknya bakal mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak menelusuri siapa dalang atau pengusaha yang melakukan hal demikian.

"Hal-hal kayak gini ini kan harus sudah dihentikan. Nanti biarkan APH yang akan turun," kata Cucun saat ditemui awak media di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).

Kata dia, aparat dipastikan bakal bertindak apabila kejadian yang ada sudah masif dan merugikan banyak warga.

Cucun lantas menyinggung soal polemik atau kasus bensin jenis Pertamax dari PT Pertamina.

Kata dia, kala itu aparat dalam hal ini Kejaksaan Agung RI (Kejagung) langsung menangkap para tersangka yang hingga kini jumlahnya masih terus bertambah.

"Juga terkait Pertamina kemarin Patra Niaga seperti melakukan itu, kita berharap kalau misalkan laporan-laporan di bawah ini sudah hal yang merugikan orang banyak," kata dia.

"Biarkan nanti aparat penegak hukum Dan kita juga akan dorong nanti dari Komisi III Kalau emang itu kejadiannya sangat masif di beberapa daerah untuk memeriksa," sambung Cucun.

Terlebih kata Cucun, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) pangan yang terus menerus melakukan penerbitan terhadap komoditas pangan yang dioplos.

"Terutama sekarang kan sargas pangan sangat gencar sekali melakukan penertiban-penertiban itu," tandas dia.

Rugikan Konsumen Rp 100 Triliun/Tahun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan praktik yang dilakukan produsen beras yakni menjual beras volume 5 kg padahal yang dijual hanya 4,5 kg.

"Kemudian ada yang 86 persen adalah mengatakan bahwa ini premium padahal itu adalah beras biasa lalu beras medium padahal itu beras biasa," tuturnya kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).

Hal itu sangat mengkhawatirkan, Amran menyebut ada selisih harga cukup besar.

Dalam catatannya produsen beras nakal ini meraup untug Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.

"Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat, nah ini kan merugikan masyarakat Indonesia," tukasnya.

Akibat praktik kecurangan itu menurut Amran, kerugian yang diderita masyarakat tak tanggung-tanggung. Nilainya ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun. 

"Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir Rp100 triliun," tegasnya.

Dan jika dihitung dalam kurun waktu 10 tahun, negara mengalami kerugian mencapai Rp1.000 triliun.
  
"Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp1.000 triliun. Kalau 5 tahun kan Rp500 triliun ini kerugian. Dan kalau ini kita sadari semua, kita kembali kepada regulasi yang ada," paparnya.(*)

Rizki Sandi Saputra/Tribunnews