Dedi Mulyadi Klaim Hanya 384 Kelas yang Rombelnya Maksimal, Akan Dikirimi AC 2 PK

Selain itu, kata dia, penambahan rombel juga hanya diterapkan di sekolah tertentu yang siswa-siswinya masuk kategori miskin. Nantinya, tetap diberikan pilihan apakah masuk ke sekolah negeri dengan ditambah rombel atau ke swasta dengan dibiayai pemerintah provinsi. 

"Tidak (menutup sekolah swasta). Sekolah swasta ya itu pilihan masyarakat saja. Sekarang mau masuk sekolah swasta ya silakan. Anak miskin masuk swasta silakan, tapi dengan perjanjian, silakan," katanya. 

Purwanto menegaskan, penambahan rombel pun tetap diterapkan pada ajaran tahun ini.

"(Lanjut) karena sudah berjalan juga ini dan masyarakat juga memanfaatkan ini. Penambahan rombel ini yang jelas di sekolah-sekolah negeri itu diperbolehkan untuk membuka kelas sebanyak-banyaknya 50 orang," ucapnya.

Baca juga: Komisi V DPRD dan FKSS Jabar Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Kebijakan KDM soal Rombel

Sementara itu, pihak FKSS SMA Jawa Barat menyebut sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat sepi peminat selama SPMB 2025. Ada 216 SMA negeri di Jawa Barat yang mendapatkan kuota khusus bagi siswa yang berasal dari kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri. 

Ketua FKSS SMA Jawa Barat, Ade D Hendriana, mengatakan, faktor lain yang membuat sekolah swasta sepi peminat dari mulai penambahan 776 ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi 207 ruang kelas, hingga pembangunan 16 unit sekolah baru (USB) di Jawa Barat.

Selain itu, Ade juga takut kebijakan ini bakal berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah swasta. Termasuk berpotensi terhadap tutupnya sekolah swasta karena kekurangan murid.

"Jika rencana kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel akan berdampak pada mutu pendidikan terancam menurun, guru sertifikasi kekurangan jam, dan banyak sekolah swasta yang berpotensi tutup dan berdampak pada kepada guru dan karyawan," ujar Ade. (*)