Realisasi APBD Jabar Dinilai Masih Sesuai Jalur, Perlambatan Diwarnai Tantangan Struktural

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat masih berada dalam jalur yang tepat (on the track), meski mengalami perlambatan. 

Hal ini disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, yang menilai bahwa kondisi tersebut tidak sepenuhnya di luar kendali.

Menurut Acu, salah satu penyebab lambatnya realisasi belanja daerah adalah kebijakan dari pemerintah pusat. 

Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran belum tentu selalu berdampak positif.

“Perlu dilihat juga efektivitas dan ketepatan anggaran juga,” katanya, Jumat (11/7/2025). 

Lebih lanjut, Acu menilai bahwa capaian realisasi APBD Jawa Barat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri masih berada pada batas yang wajar.

“Kalau bandingkan NTB dan DIY tidak aple to aple. Mereka anggaran kecil. Head to head-nya itu sama Jatim. Tapi Jatim masih di bawah Jabar,” cetusnya.

Menurutnya, masih ada waktu tersisa dalam tahun anggaran 2025 untuk mendorong realisasi APBD agar lebih optimal. 

Ia pun menguraikan beberapa faktor penyebab perlambatan realisasi anggaran daerah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab utama adalah situasi ekonomi makro nasional yang belum sepenuhnya pulih.

“Masih terlihat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), massal, kemiskinan juga masih nampak,” ujarnya.

Selain itu, kondisi internal Jawa Barat juga turut berpengaruh. Acu menyoroti rendahnya serapan belanja infrastruktur, meskipun pos tersebut sempat mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar saat pergeseran anggaran dilakukan.

Ia mengakui bahwa proses pelaksanaan proyek infrastruktur memang memiliki tantangan tersendiri.
“Butuh lelang, perencanaan, hingga faktor cuaca. Apalagi pak gubernur juga cukup ketat,” katanya.

Tak hanya itu, Acu juga mengkritik kebijakan pembebasan pajak yang hanya menyasar penunggak pajak.

“Yang tertib pajak mestinya juga dapat diskon,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang dinilainya kurang konsisten. 

Di satu sisi pemerintah mendorong efisiensi, namun di sisi lain justru masih mencatat defisit dan utang yang cukup besar.

“Ini kan contoh tidak baik,” katanya. (*)