Om Zein Lantik 479 PPPK, Ingatkan Naik Status Bukan Sekadar Gaji, tapi Tanggung Jawab Moral
Om Zein menegaskan bahwa perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK bukan sekadar pengakuan administratif
Penulis: Deanza Falevi | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi
TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam pelantikan 479 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Alun-alun Pasanggrahan Padjajaran, Jumat (11/7/2025).
Pria yang akrab dipanggil Om Zein itu menyampaikan apresiasi tinggi kepada para tenaga non honorer yang kini sudah naik kelas menjadi PPPK yang selama ini telah menjadi pilar utama pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta.
Baca juga: Cara Daftar PPPK 2025 Kejaksaan Lengkap dengan Formasi, Persyaratan dan Link Pendaftarannya
"Coba bayangkan bagaimana pelayanan di Purwakarta jika tidak ada bapak-ibu. Semuanya bergantung pada mereka, dari urusan administrasi, fotokopi, survei, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Bupati Saepul.
Om Zein menegaskan bahwa perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan juga tanggung jawab moral untuk meningkatkan pelayanan.
"Perubahan status ini harus sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kalau dulu datang agak siang, sekarang harus lebih pagi. Karena belanja pegawai bertambah, maka pelayanannya juga harus lebih baik," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan transisi agar tidak ada pelayanan publik yang terganggu akibat perubahan status.
"Jangan sampai karena ada yang pindah status, sekolah yang sebelumnya dijaga jadi tidak ada penjaganya. Itu harus dipastikan. Begitu seseorang dipindahkan, penggantinya harus sudah ada mulai besok," katanya.
Om Zein turut menyinggung hasil survei terbaru LSI Denny JA yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap dirinya mencapai 86,3 persen, lebih tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap Pemda Purwakarta yang berada di angka 76 persen.
"Ini harus diseimbangkan. Jangan sampai masyarakat lebih percaya kepada bupati daripada kepada pemerintahannya sendiri. Idealnya kepercayaan kepada institusi pemerintah lebih tinggi. Kita harus wujudkan pemerintahan yang terpercaya," ucapnya.
Baca juga: Pembayaran Gaji Perdana 1.027 Pegawai PPPK Kota Banjar Terpaksa Ditunda, Ada Kendala Administrasi
Om Zein juga mengajak seluruh PPPK yang dilantik untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang lebih baik.(*)
Petani Ikan Waduk Jatiluhur Purwakarta Diajak Manfaatkan Maggot, Proteinnya Setara Pakan Komersial |
![]() |
---|
Pemkot Bandung Usulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu Bagi Tenaga Non ASN |
![]() |
---|
Lapor - In, Dewara dan Perkasa: Upaya Menata Administrasi dan Pelayanan Publik di Desa Wangunharja |
![]() |
---|
Desa Cikidang Luncurkan Inovasi Digital “SI-UJANG” untuk Tingkatkan Pelayanan Publik |
![]() |
---|
Pemuda Asal Aceh Ditangkap di Purwakarta, Kedapatan Bawa Ratusan Butir Obat Terlarang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.