Respons Dedi Mulyadi soal Warga Kampung Gabus Bekasi Kapok Memilihnya usai Warungnya Dibongkar

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan respons terkait ada warga yang kecewa karena pembongkaran bangunan liar di Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Dedi Mulyadi menegaskan pembongkaran bangunan liar itu adalah Langkah yang harus diambil demi kepentingan yang lebih besar.

Meskipun menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah warga, terutama pedagang kecil, Dedi menyebut tidak semua pihak bisa dipuaskan dalam setiap kebijakan.

"Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa. Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (19/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

50 Bangunan Liar Dibongkar

Diketahui,ada 50 bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta dibongkar pada Rabu (18/6/2025) oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Bangunan-bangunan ini sebelumnya dimanfaatkan warga sebagai tinggal maupun usaha kecil.

Baca juga: Pedagang Kopi di Bekasi Kapok Plih Dedi Mulyadi, Warung Dibongkar Tanpa Pemberitahuan: Cuma Ngonten

Salah satu warga, Irwansyah (51), pedagang kopi, mengaku kecewa dan merasa dikhianati karena usaha dibongkar tidak lama setelah kunjungan Gubernur Dedi.

Bahkan, ia tidak mau memilih Dedi Mulyadi di pemilihan berikutnya.

"Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi), saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya," kata Irwansyah. 

Ia juga menyayangkan karena saat kunjungan gubernur tidak ada pemberitahuan soal pembongkaran. 

"Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang," tambahnya.

Alasan Bangunan Liar Dibongkar

Dedi mengatakan, pembongkaran diperlukan untuk menormalisasikan Kawasan dan mencegah penyalahgunaan lahan negara.

Ia menyebut bahwa Sebagian bangunan dibangun oleh oknum yang menyewakan lapak-lapak secara ilegal kepada pedagang kecil dengan tarif hingga jutaan rupiah.

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya. 

Baca juga: Sosok Naufal, Kerja Hidupi Keluarga, Kini Lolos ITB & Dapat Rp40 Juta, Dedi: Lebih Hebat dari Bupati

Dedi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang memperjualbelikan tanah negara. 

Ia menambahkan, wilayah Tambun Utara rawan karena dekat kawasan industri dan strategis bagi bisnis ilegal.

Solusi bagi Warga yang Kehilangan Tempat Usaha

Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mencarikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak, namun tidak untuk para pelaku bisnis penyewaan ilegal.

Pemerintah Kecamatan menyebut masih memberi ruang untuk berdagang selama tidak membangun secara permanen.

Di sisi lain, Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi. 

Tujuannya adalah menertibkan dan memfungsikan kembali lahan milik negara sesuai peruntukannya. 

Dedi mengaku bahwa mayoritas warga menerima pembongkaran, dan hanya sedikit yang menolak. 

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek, Singgung Nasib Desa Terpencil di Jabar

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya. 

Walau demikian, perasaan kecewa dan kehilangan masih dirasakan warga seperti Irwansyah yang kini bingung harus melanjutkan usahanya di mana. 

"Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin," ujarnya.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.