Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek, Singgung Nasib Desa Terpencil di Jabar

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan masih ogah ikut memberikan subsidi untuk layanan transportasi Transjabodetabek.

Ia mengatakan, subsidi tersebut bisa diberikan jika dinilai memiliki urgensi tinggi.

"Kalau transportasi publik dilihat urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar kita tidak ada masalah," kata Dedi seusai menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

Alasan Pemprov Jabar Masih Menahan Subsidi

Menurut Dedi, situasi di Jawa Barat berbeda dengan kondisi di Jakarta.

Masih banyak wilayah di Jabar yang belum mempunyai akses transportasi publik, khususnya desa-desa terpencil.

Maka dari itu, menurut Gubernur Jabar tersebut, prioritas Utama Pemprov Jabar saat ini adalah membangun konektivitas dasar.

"Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh," ujarnya.

Baca juga: Di Depan Pramono Anung, Dedi Mulyadi Sebut Jakarta Ikut Tanggung Jawab soal Parung Panjang

Ia menegaskan, Pemprov tetap mendukung semangat penggunaan transportasi umum, namun harus realistis terhadap kondisi geografis dan infrastruktur wilayah.

"Kan beda, kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil," tegas Dedi.

Bagaimana Jakarta Mendorong Transportasi Publik?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah lebih dulu menggulirkan program subsidi transportasi publik.

Subsidi tersebut menyasar 15 kelompok masyarakat.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.