Respons Dedi Mulyadi soal Warga Kampung Gabus Bekasi Kapok Memilihnya usai Warungnya Dibongkar

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta," jelasnya. 

Baca juga: Sosok Naufal, Kerja Hidupi Keluarga, Kini Lolos ITB & Dapat Rp40 Juta, Dedi: Lebih Hebat dari Bupati

Dedi menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang memperjualbelikan tanah negara. 

Ia menambahkan, wilayah Tambun Utara rawan karena dekat kawasan industri dan strategis bagi bisnis ilegal.

Solusi bagi Warga yang Kehilangan Tempat Usaha

Lebih lanjut, Dedi menyatakan akan mencarikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak, namun tidak untuk para pelaku bisnis penyewaan ilegal.

Pemerintah Kecamatan menyebut masih memberi ruang untuk berdagang selama tidak membangun secara permanen.

Di sisi lain, Ganda Sasmita, Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi. 

Tujuannya adalah menertibkan dan memfungsikan kembali lahan milik negara sesuai peruntukannya. 

Dedi mengaku bahwa mayoritas warga menerima pembongkaran, dan hanya sedikit yang menolak. 

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek, Singgung Nasib Desa Terpencil di Jabar

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya. 

Walau demikian, perasaan kecewa dan kehilangan masih dirasakan warga seperti Irwansyah yang kini bingung harus melanjutkan usahanya di mana. 

"Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin," ujarnya.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.