Dedi Mulyadi Sebut Duit PKH Banyak Dipakai Bayar Utang Bank Emok: Uangnya Akan Selalu Habis

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH) yang diterima masyarakat miskin rata-rata digunakan untuk biaya hidup dan membayar utang ke bank emok atau rentenir.

Hal itu dikatakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dalam keterangannya yang diterima Kamis (12/5/1025). 

"Duit PKH dipakai buat bayar bank emok, muncul lagi lewat bantuan ekonomi pinjaman modal, uangnya akan selalu habis,” ujar Dedi.

Baca juga: Siap-siap Cek Rekening, Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Akhir Mei 2025, Pakai Data DTSEN

Padahal, idealnya bantuan PKH digunakan untuk modal usaha, sehingga masyarakat dapat mengembangkan ekonominya dan tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah.

Jika duit bantuan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, kata dia, sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Sebab, sudah triliunan rupiah dikucurkan untuk memberikan stimulus ekonomi lewat bantuan sosial. 

“Kaum menengah ke bawah problemnya mereka sudah tidak punya etos, mereka sudah tidak ingin lagi bekerja dengan baik, mereka hanya ingin menikmati, uang dikonsumsi bukan menjadi modal kerja,” katanya.

Masalah lainnya adalah beban ekonomi yang muncul setiap hari dalam rumah tangga. Utamanya, mereka yang memiliki anak sekolah.

“Problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua ketika outing class dia memaksakan diri, ketiga ketika studi tour mereka memaksakan diri, empat ketika perpisahan memaksakan diri,” katanya.

Akibatnya, kata Dedi Mulyadi, banyak orang tua yang akhirnya mencari pinjaman walaupun dengan bunga tinggi, sumbernya macam-macam, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga bank keliling.

“Ada bank emok, ada bank keliling, ada pinjol,” katanya.

Baca juga: Kondisi Terkini Adnan Gagal Bertemu Dedi Mulyadi Diangkat Jadi Anak Asuh, Punya Tempat Tinggal Baru

Saat ini, Dedi mengaku tengah berupaya menurunkan ketergantungan masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap bantuan pemerintah.

Pertama, kata dia, membebaskan kaum menengah bawah dari biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya listrik dan berikan jaminan hari tua yang memadai.