Kepala BGN Akui Ompreng MBG Ada yang Bukan Produksi Dalam Negeri

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui ompreng (tempat makan) yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada yang bukan produk dalam negeri.

"Ompreng itu tahun 2023 itu sudah ada di pasaran Indonesia. Ternyata setelah dicek itu bukan produksi Indonesia, karena belum ada satu pun yang memproduksi itu," kata Dadan saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

Tanggapan itu terkait kekhawatiran masyarakat berkenaan kehalalan ompreng yang digunakan dalam Program MBG.

Dadan menjelaskan, dia sejak awal sudah meminta agar tempat makan yang dipakai peserta MBG menggunakan ompreng seperti yang beredar saat ini.

Baca juga: Pembangunan SPPG untuk MBG Lebih Efektif Bottom Up, Bupati Bandung: Baru 90 dari 361 Beroperasi

"Waktu kita desain program ini, saya hanya minta kepada tim saya, tolong cari ompreng yang mirip seperti sekarang digunakan," ujar Dadan.

Dirinya menambahkan, pada Juni 2024, pihaknya mengundang Asosiasi Pengusaha Peralatan Dapur dan Alat Makan untuk memproduksi ompreng di dalam negeri.

Namun pada awalnya, para pengusaha tidak yakin Program MBG akan berjalan.

"Nah, ternyata 6 Januari roll out dan bergerak cepat sekali," ucapnya.

Baca juga: Menu MBG Minimalis di Kawalu Tasikmalaya Jadi Sorotan, Isi Ikan, Tahu, dan Anggur

Saat ini, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 11,6 juta ompreng per bulan. Sementara kebutuhan nasional mencapai 80 juta unit.

"Kalau sekarang ada September, Oktober, November, Desember, empat bulan, produksi dalam negeri empat kali 11,6 juta. Tinggal dikalikan. Itu paling mentok 50 juta. Sementara kita butuh 80 juta. Jadi wajar kalau masih ada yang diimpor," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menegaskan, seluruh pengadaan ompreng yang dibiayai dari APBN diprioritaskan membeli produk dalam negeri.

"Termasuk untuk pembangunan dapur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," katanya. (*)