Sosok Hasno, Pedagang Bakso Rp5 Ribu per Porsi di Ubud Bali, Bisa Beli Rumah hingga Kuliahkan Anak

TRIBUNJABAR.ID - Hasno menjadi salah satu pedagang kecil di antara gemerlap kafe dan restoran mewah di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Hasno merupakan pemilik warung bakso ikan yang lokasinya menyempil di Jalan Sugriwa, Ubud.

Bangunan warung bakso milik Hasno ini tidak begitu besar dan sangat sederhana. Hanya cukup untuk menampung 5 sampai  pembeli.

Meksipun lokasinya menyempil di antara kafe dan hotel mewah, warung bakso Hasno tidak pernah sepi.

Bukan tanpa alasan memang, Hasno menjual baksonya ini hanya Rp5.000 per porsi. Dulu, bahkan hanya Rp3.000 per porsi.

Satu porsi bakso ini berisi delapan butir bakso, mie kuning, sayur, dan isian lainnya.

Terkadang, Hasno juga masih melayani anak-anak setempat yang membeli baksonya dengan harga Rp3.000.

Tetapi, Hasno tak pernah mengeluh. Ia justru melayani anak-anak itu dengan gembira.

Baca juga: Sosok Mbah Yudi, Tinggal Sebatang Kara 4 Kali Pindahkan Rumah karena Abrasi, Tidur Bareng Ayam

Rambut panjang dan senyuman Hasno begitu khas, menyambut para pembeli yang datang.

Hasno yang kini berusia 60 tahun ini merupakan pendatang yang pertama kali merantau ke Bali pada 1986. Saat itu, Hasno masih berusia 21 tahun.

Sementara, usaha bakso ikan ini baru Hasno buka pada 2003.

Selain menjual bakso, Hasno juga menyediakan camilan dan minuman.

Bahan yang dia gunakan adalah ikan pindang. Dalam sehari, bisa habis sampai 500 porsi.

Hasno pun mengaku bersyukur warungnya itu terus ramai pembeli meskipun berada di tengah-tengah kemewahan pariwisata Ubud.

Berkat usahanya ini, Hasno bisa membeli rumah dan menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang Sarjana.

"Bersyukur sekali, dengan jualan seperti ini, saya bisa beli rumah. Saya bisa sekolahkan anak sampai sarjana," ujar Hasno, Senin (2/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Usaha di Bali Digerus WNA

Hasno adalah satu dari sekian banyak pelaku usaha di Bali yang hingga saat ini masih bertahan.

Tetapi, keberadaan mereka kini terancam dengan kehadiran WNA yang tidak bertanggung jawab dengan membuka usaha ilegal.

Banyaknya praktik usaha ilegal para WNA ini membuat Gubernur Bali Wayan Koster geram.

Koster pun menggelar rapat darurat dengan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar pada Sabtu (31/5/2025).

Rapat tersebut dilakukan setelah menerima rentetan keluhan dari masyarakat dan pelaku UMKM lokal terkait kian maraknya dominasi usaha pariwisata oleh warga negara asing (WNA).

Baca juga: Beckham Dipanggil Timnas, Di Bali Sekamar dengan Eks Persib Bandung, "Chemistry-nya Lebih Dapat"

Hal ini dinilai akan memojokkan masyarakat lokal di tanahnya sendiri. Dalam rapat tersebut, Koster juga mengevaluasi sistem perizinan dan regulasi usaha pariwisata.

"Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri," kata Koster dalam rapat tersebut, dikutip dari Kompas.com.

Wayan koster menilai, celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS) menjadi jalan para WNA itu membuka praktik usaha ilegal.

Menurut dia, sistem tersebut membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis. Bahkan, hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.

"Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan," ujar Koster.

Ia menilai, menilai praktik semacam ini bukan hanya melanggar etika berusaha, melainkan juga menciptakan ketimpangan dan memperparah degradasi ekonomi lokal.

Koster memperingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, Bali berisiko mengalami kemunduran serius dalam lima tahun ke depan, baik secara ekonomi, sosial, maupun citra pariwisata.

"Pariwisata kita sedang tidak baik-baik saja. Macet, sampah, vila ilegal, sopir liar, wisatawan nakal, semua ini harus kita tata. Tapi penataan harus dimulai dari hulu regulasi dan perizinan," ujar Koster.

Sebagai tindak lanjut konkret, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha pariwisata di Bali.

Ia juga menyiapkan regulasi baru yang lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.

Langkah awalnya yakni penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang akan menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.

Tak hanya itu, Koster mengusulkan kebijakan wajib bagi semua agen perjalanan wisata untuk menjadi anggota asosiasi lokal.

Verifikasi faktual juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan "hantu" yang hanya tercatat di OSS namun tidak memiliki eksistensi di lapangan.

"Pulau ini kecil, tapi kontribusinya besar bagi Indonesia. Kita bukan bersaing dengan daerah lain, tapi dengan negara seperti Thailand dan Malaysia. Kalau kita tidak tertib, kita akan tergilas oleh pasar kita sendiri," ujarnya.

(Tribunjabar.id/Rheina) (Kompas.com/Ni Ketut Sudiani)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.