SMKN 13 Kota Bandung Mengaku Dana BOS dan BOPD Kurang, Dedi Mulyadi : Itu Sudah Standar Nasional
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan jika alokasi dana BOS dan BOPD sudah berdasarkan standar Nasional.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang diberikan Pemerintah, tidak cukup untuk menutupi kebutuhan SMKN 13 Kota Bandung.
Berdasarkan keterangan Komite dan Kepala Sekolah SMKN 13 Kota Bandung, kebutuhan sekolah mencapai Rp1,2 sampai Rp1,5 miliar, tetapi baru terpenuhi sekitar Rp600 juta dari BOS dan BOPD.
Menutupi kekurangan tersebut, Komite sekolah kemudian berinisiatif dengan meminta sumbangan sukarela kepada orang tua siswa dengan nominal bervariasi mulai dari Rp.1 juta, hingga Rp5,5 juta.
Menanggapi masalah tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan jika alokasi dana BOS dan BOPD sudah berdasarkan standar Nasional.
"Ya kalau dana BOS kurang berdasarkan perspektif personal kan tidak bisa, kan standarisasinya standarisasi Nasional," ujar Dedi Mulyadi, Jumat (23/5/2025).
Baca juga: Kata Pengamat soal Pungutan kepada Orang Tua di SMKN 13 Bandung karena Dana BOS Tak Mencukupi
Menurutnya, jika berbicara kurang maka akan terus kurang dan sejauh ini, kata dia, baru SMKN 13 Kota Bandung yang menyatakan kurang.
"Ukurannya adalah ukuran nasional. Kalau dia kurang, semua orang pasti berkata kurang. Tapi kan tidak disebut kurang oleh pihak-pihak lain kan. Ya, kita nanti inspektorat melakukan pemeriksaan secara mendalam," ucapnya.
Sebelumnya, Komite dan Kepala Sekolah SMKN 13 Kota Bandung, mengakui meminta sumbangan kepada orang tua siswa, meski sifatnya tidak wajib.
Sumbangan tersebut, digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan sekolah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Pengakuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komite SMKN 13 Bandung, Belinda Dwiyana saat ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, Kamis (22/5/2025).
Dikatakan Belinda, kebutuhan sekolah mencapai Rp1,2 sampai Rp1,5 miliar, tetapi baru terpenuhi sekitar Rp600 juta dari BOS dan BOPD.
Sumbangan yang diminta pun, kata dia, tidak pernah ditentukan besarannya. Bahkan, disampaikan berulang kali saat rapat dengan orang tua siswa.
"Itu melalui proses panjang, beberapa kali rapat. Angkanya saya serahkan kepada orang tua siswa sebetulnya," ujar Belinda.
Bagi orang tua siswa yang tidak mampu, Komite Sekolah tidak memaksa harus memberikan sumbangan, karena sejak awal sifatnya tidak wajib. Jumlah sumbangan dari orang tua siswa pun bervariasi, ada yang Rp1 juta, Rp1,5 juta, Rp3 juta, hingga Rp5,5 juta.
"Kami tidak menetapkan, tapi itu kembali kepada orang tua siswa," katanya.
NASIB Proyel Tol Getaci yang Akan Hubungkan Bandung dengan Cilacap di Jawa Tengah, Beroperasi 2029 |
![]() |
---|
Respons Dedi Mulyadi Diberitakan Korupsi dengan Menteri PKP, Gubernur Jabar Sentil Pembuat Konten |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Gratiskan Iuran BJPS Ketenagakerjaan Pekerja Informal, Perisai Merasa Terancam |
![]() |
---|
Gebrakan KDM dan Kemenkum Jabar: Bantuan Hukum Wajib Ada di Tiap Desa & Kelurahan Mulai 1 Oktober! |
![]() |
---|
Kanwil Kemenag Jabar Bertemu Gubernur, Bahas Rumah Ibadah hingga Budaya Lokal |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.