Hadapi Buzzer, Dedi Mulyadi Disebut Mulyono Jilid II, Temukan Dugaan Ada Dalang Kuat Dibelakangnya

Dedi Mulyadi sempat menyinggung dugaan adanya buzzer yang kerap membayanginya hingga mendapatkan julukan baru disebut Mulyono Jilid II

Editor: Hilda Rubiah
Kolase Tribun Jakarta/YouTube Kang Dedi Mulyadi Chanel dan IG @dedimulyadi71
DEDI MULYADI VS BUZZER - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyinggung buzzer dan adanya 'kekuatan' yang hendak memframing-nya buruk. Dedi Mulyadi kini mendapatkan julukan baru dari orang-orang pembencinya, sosok akrab disapa KDM itu disebut Mulyono Jilid II hingga Gubernur Konten.  

Menurut Kunto, akar permasalahan perselisihan PDIP dengan Dedi Mulyadi adalah efisiensi anggaran 

Pemprov Jabar yang mencapai 20 persen lebih.

Efisiensi itu dilakukan tanpa melibatkan DPRD dan hanya menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20 persen."

"Pak Dedi Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20 persen gitu dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ," kata Kunto di Kompas Petang, Sabtu (18/5/2025).

Selain efisiensi, pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut raja tak perlu menyusun APBD juga menjadi titik kritikan.

Menurut Kunto, Dedi yang seorang gubernur sedang memposisikan diri sebagai Raja Sunda.

"Nah soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem. Karena kan pernyataannya Kang Dedi Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus beda dengan SD kan gitu."

"Ini kan yang jadi problem ya, maksud saya akhirnya kan Kang Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja bukan kepala daerah, dan itu jelas akan apa ya menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD," paparnya.

Kunto berpendapat, jika polemik Dedi Mulyadi dengan PDIP terus berlarut-larut, maka yang dirugikan adalah masyarakat Jabar, sebab, peraturan yang seharusnya terbit, seperti soal anggaran, bisa macet.

"Ya saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek saja sudah ada yang walk out kan gitu, baru beberapa bulan Kang Dedi Mulyadi memimpin Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan Perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD dan berlarut-larutnya pembahasan anggaran pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat."

"Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat," paparnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi vs Buzzer, Temuan Mencurigakan Disebut Mulyono Jilid II, Ada Dalang Kuat Dibelakangnya

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved