Hadapi Buzzer, Dedi Mulyadi Disebut Mulyono Jilid II, Temukan Dugaan Ada Dalang Kuat Dibelakangnya

Dedi Mulyadi sempat menyinggung dugaan adanya buzzer yang kerap membayanginya hingga mendapatkan julukan baru disebut Mulyono Jilid II

Editor: Hilda Rubiah
Kolase Tribun Jakarta/YouTube Kang Dedi Mulyadi Chanel dan IG @dedimulyadi71
DEDI MULYADI VS BUZZER - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyinggung buzzer dan adanya 'kekuatan' yang hendak memframing-nya buruk. Dedi Mulyadi kini mendapatkan julukan baru dari orang-orang pembencinya, sosok akrab disapa KDM itu disebut Mulyono Jilid II hingga Gubernur Konten.  

Gara-gara video tersebut, Dedi Mulyadi ramai disebut sebagai Gubernur Pencitraan.

Padahal menurut Dedi Mulyadi video tersebut direkam sekitar 6 tahun lalu.

"Apapun yang saya lakukan dikomentari, dan ini dilakukan oleh orang di luar Jawa Barat, artinya banyak warga di luar Jawa Barat kesal sama saya," kata Dedi Mulyadi.

Meski mendapatkan serangan dan sebutan negatif, Dedi Mulyadi mengaku tidak masalah.

Dedi Mulyadi menilai, warga Jawa Barat akan selalu mencintainya.

Ia lalu menantang para buzzer untuk kembali membuat konten negatif soal dirinya.

"Bagi saya enggak ada masalah, terima kasih ya telah berupaya menggiring opini agar saya dibenci oleh warga," ujar Dedi Mulyadi.

"Salam untuk para buzzer tetap semangat, bikin konten negatif sebanyak-banyaknya tentang saya,"

"Agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya," imbuhnya.

Baca juga: Landasan Kuat Ono Surono Goyang Kebijakan Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi, Pantas Berani

Sementara itu, kepemimpinan Dedi Mulyadi yang bergaya ala Raja Sunda membuat PDIP geram.

Hal itu seperti disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, usai menganalisis aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jabar di rapat paripurna beberpa waktu lalu.

PDIP mengkritik keras Dedi Mulyadi yang kerap bergerak sendiri mengeksekusi kebijakannya tanpa konsultasi dengan DPRD.

Kunto menjelaskan, kritik Fraksi PDIP terhadap Dedi Mulyadi beralasan.

Sebab, ada kebijakan gubernur yang bisa jalan tanpa DPRD, dan ada yang tidak.

Salah satu yang tidak itu adalah dalam hal perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved