Monumen Perjuangan Jabar Bakal Steril dari PKL, Rute Lalu Lintas Ditata Ulang?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) kini tengah menjadi fokus penataan serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersinergi dengan Pemkot Bandung.

Target utamanya adalah menjadikan ikon sejarah ini bebas dari pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas pasar kaget.

Langkah ini diambil menyusul arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengembalikan fungsi kawasan Monju sebagai ruang publik yang bersih, tertib, dan nyaman.

Proses Penertiban Bertahap dan Mandiri

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa saat ini penataan difokuskan pada pembongkaran lapak-lapak semi permanen yang menjamur di area tersebut, termasuk di depan kampus Unpad.

Metode Persuasif:

Baca juga: Penataan Gedung Sate-Monju Dimulai, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Sasar PKL hingga Parkir Liar

Para pedagang diajak berkolaborasi.

Beberapa PKL memilih membongkar lapaknya secara mandiri, sementara sisanya dibantu oleh petugas di lapangan.

Pengawasan Ketat:

Agar PKL tidak kembali berjualan, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem penjagaan ketat oleh petugas keamanan (Satpam), serupa dengan skema pengawasan di kawasan Gasibu.

“Alhamdulillah teman-teman PKL kooperatif. Ada yang bongkar sendiri, ada yang dibantu petugas. Nanti kawasan ini akan dijaga terus supaya tidak ada lagi yang bongkar pasang lapak,” ujar Herman saat ditemui di Bandung, Jumat (24/4/2026).

Pasar Mingguan Resmi Ditiadakan

Selain lapak harian, aktivitas pasar mingguan yang rutin digelar setiap hari Minggu di kawasan Monju juga dipastikan akan ditertibkan.

Hal ini dilakukan demi menjamin kawasan Monumen Perjuangan steril sepenuhnya dari aktivitas jual beli yang mengganggu estetika dan kebersihan.

Koordinasi Rekayasa Lalu Lintas

Mengenai akses jalan dan kemungkinan perubahan arus lalu lintas di sekitar Jalan Dipati Ukur dan area Monju, Herman menyebutkan pihaknya masih menjalin komunikasi intensif dengan pihak kepolisian dan Pemkot Bandung.

“Untuk teknis detail lalu lintas akan kami informasikan menyusul. Kami harus koordinasikan dulu dengan jajaran kepolisian dan pemerintah kota agar tidak ada kendala mobilitas warga,” pungkasnya.(*)