Nasib 39 Siswa SMP di Purwakarta Setelah Jalani Pendidikan di Barak Militer, Tak Langsung Lulus

Masa pendidikan karakter bagi 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan diperpanjang.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Giri
Tribun Jabar/Deanza Falevi
PENDIDIKAN KARAKTER - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid, mengunjungi pelajar SMP yang sedang menjalani pendidikan karakter di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/5/2025). 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Masa pendidikan karakter bagi 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan diperpanjang. Semula, mereka akan "lulus" setelah menempuh pendidikan 14 hari.

Mereka selanjutnya mereka tidak lagi berada di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan program ini akan berlanjut ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwakarta yang tengah dipersiapkan.

"Toiletnya sedang direnovasi, gedung dicat ulang, lingkungan dibersihkan. Kami ingin ketika anak-anak ini pindah ke SKB, mereka langsung siap belajar akademik dengan suasana yang lebih baik. Tapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan," ujar Dedi yang akrab dipanggil KDM itu kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Ia menambahkan, lima anggota resimen akan menjadi tenaga pendamping untuk guru di SKB. 

Baca juga: Ombudsman Minta Pemprov Perjelas dan Review Program Pengiriman Siswa ke Barak Militer

"Hari Minggu nanti mereka pindah mes. Di sana, selain akademik, juga akan difasilitasi olahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis, sesuai minat dan bakat mereka," katanya.

Terkait kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari organisasi guru PGRI, KDM menanggapinya santai. 

"Mereka itu saking sayangnya sama saya. Tapi dalam permainan sepak bola, kalau terus dilarang salah, nanti enggak ada yang nyerang. Lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali," ucap KDM.

Dedi juga menanggapi laporan ke Komnas HAM oleh lembaga bantuan hukum (LBH) terkait program ini. Ia menyebut bahwa yang melaporkan justru bukan pihak yang dirugikan. 

Baca juga: SOSOK Adhel Setiawan yang Lawan Kebijakan Dedi Mulyadi Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer

"Anak-anak ini dikirim ke sini atas permintaan orang tuanya, karena mereka merasa kesulitan menangani di rumah. Jadi yang paling berhak merasa dirugikan kan justru orang tua, tapi mereka mendukung," ujarnya.

Soal hasil perubahan perilaku anak-anak setelah mengikuti program, dia menyerahkan penilaiannya pada para ahli.

"Tanya nanti ke psikolog, guru, atau orang tuanya langsung. Mereka yang lebih tahu perubahan anak-anaknya," ujarnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved