Bapenda Jabar Pastikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Optimal hingga Akhir Juni 2025 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Jawa Barat mencatat sudah ada 1.701.288 kendaraan bermotor (kbm) yang mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Program yang digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, itu sudah dimulai sejak Maret 2025.

Dari 1.701.288 kendaraan bermotor yang sudah mengikuti program tersebut, 1.405.807 merupakan roda dua dan 295.481 roda empat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jabar, Deni Zakaria, mengatakan, program tersebut akan berakhir pada Juni 2025 dan saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi agar tetap optimal.

"Sejauh ini semuanya berjalan baik, tentu ini berkat kerja sama banyak pihak stakeholder, termasuk masyarakat wajib pajak,” ujar Deni, Selasa (13/5/2025).

Baca juga: Pemutihan Denda Pajak Sudah Berjalan Sebulan, Kini Ribuan Kendaraan Bebas Tunggakan

“Inovasi dan program harus bisa terus relevan, termasuk menjalankan arahan pimpinan, Pak Gub (Dedi Mulyadi),” tambahnya.

Selain itu, pengelolaan pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 pun mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

"Ini adalah buah dari kerja sama banyak pihak. Dukungan dan perhatian Pak Gub KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga berperan penting. Tentu apresiasi ini harus bisa jadi motivasi untuk lebih memaksimalkan kinerja,” katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 Ditjen Bina Keuangan Daerah pertengahan pekan lalu. 

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja dan pendapatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi di antara provinsi lain di Indonesia. 

Catatan realisasi belanja hingga 2 Mei sudah mencapai 21,91 persen sementara dari sisi pendapatan daerah sudah di angka 32,94 persen. Angka itu menunjukkan kemampuan realisasi belanja yang tinggi, sementara pendapatan melebihi porsi belanja.

Baca juga: Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jabar: Ribuan Bebas Tunggakan, Ini Catatan Pentingnya

Porsi itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki cadangan anggaran untuk hal yang tak terduga. Diharapkan catatan ini bisa diikuti oleh pemerintah provinsi lain agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Jawa Barat ini bagus, apresiasi saya Pak Gubernur, Pak Dedi (Mulyadi). Ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja yang baik, tak bisa dibantah. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar,” ujar Tito.

Secara total, data realisasi belanja APBD seluruh provinsi berada di angka Rp 88,74 triliun pada 30 April 2025. Angka itu menurun dibanding periode yang sama pada 2024 lalu yang mencapai Rp 102,1 triliun. 

Jabar masuk ke dalam kategori tiga provinsi terbesar yang sudah mencapai pendapatan di atas 30 persen. Rata-rata provinsi lain berada di kisaran 24,33 persen dan belanja sebesar 15,02 persen. (*)