Kasus Mahasiswi ITB Unggah Meme Prabowo-Jokowi, Bandko HMI Ingatkan Aparat Bersikap Proporsional

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Kordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat mengingatkan aparat penegak hukum (APH) bersikap proporsional dalam menangani kasus mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berinisial SSS.

Mahasiswi ITB tersebut ditahan Bareskrim Polri atas dugaan membuat dan mengunggah penyebaran meme Prabowo-Jokowi, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, berciuman dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, mengatakan, pentingnya proses outlaw atau asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, karena negara bukan hanya menggunakan pendekatan ultimum remedium.

Baca juga: Mahasiswi ITB Ditahan Buntut Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, KM ITB Makin Semangat Suarakan Kritik

Menurut dia, hal tersebut untuk mencegah tidak terjadinya banalitas pemidanaan yang kontraproduktif, karena penegakkan hukum tanpa sensibilitas humanis berisiko menimbulkan varianisasi sosial.

"Jika misalkan dalam pasal per pasalnya mahasiswi ITB memang tidak memenuhi terhadap pelanggaran yang dimaksudkan, maka harus ada pentingnya di proses outlaw dan asas proporsionalitas, kembali lagi adil itu asasnya," ujar Siti Nurhayati saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Sabtu (10/5/2025).

Pihaknya pun mendesak adanya pendekatan penegak hukum yang tidak semata-mata hanya represif, melainkan edukatif dan transformatif demi mencegah akses operet kriminalisasi.

Ia pun mewanti-wanti jangan sampai APH berat sebelah dan pandang bulu, terlebih terhadap mahasiswa, sehingga harus benar-benar memahami persoalannya, serta mengedepankan asas proporsionalitas.

"Apalagi di kampus yang harus dimaknai sebagai ruang diakletis transformatif, bukan sekadar institusi reproduksi pengetahuan, sehingga kampus ini harus miliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi pembinaan literasi digital," kata Siti Nurhayati.

Pihaknya memandang kasus mahasiswi ITB tersebut tidak dapat direduksi hanya menjadi persoalan hitam putih atau legalistik, karena menandakan alarm sosial mengenai urgensi literasi digital yang harus ditajamkan.

Ia menyampaiian, kondisi semacam itu pun menandakan pentingnya membangun ekosistem wacana publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai berkeadaban sesegera mungkin.

"Kami juga sangat tidak setuju terhadap konten negatif, sehingga mengajak seluruh mahasiswa untuk membangun kesadaran reflektif dalam menggunakan media sosial, karena setiap ujaran bukan sekadar ekspresi spontan, tetapi memiliki impletasi etik, sosial, dan hukum," ujar Siti Nurhayati.

Baca juga: Penahanan Mahasiswi ITB yang Unggah Meme Prabowo-Jokowi Ciuman Dinilai Bentuk Pembungkaman Kritik

Ia menegaskan, kebebasan berekspresi merupakan prasyarat demokrasi yang sehat, tetapi memerlukan kedewasaan etik, dan kebijakan publik yang berorientasi pada pembinaan, sehingga bukan semata-mata penindakan hukum.

Karenanya, menyikapi kasus tersebut Badko HMI Jawa Barat mengajak untuk membangun ekosistem digital yang beradab dan kritis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab sosial.u