Jadwal Pendidikan Bela Negara Preman atau Pembuat Onar di Jabar, Dedi Mulyadi: Keluarga Dapat Upah

Berikut ini jadwal pendidikan bela negara untuk preman hingga orang yang kerap membuat onar di Jawa Barat.

Tribun Cirebon/Eki Yulianto
DIWAWANCARAI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata di Cirebon, Rabu (7/5/2025). —— Berikut ini jadwal pendidikan bela negara untuk preman hingga orang yang kerap membuat onar di Jawa Barat. 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini jadwal pendidikan bela negara untuk individu-individu yang dinilai meresahkan masyarakat, khususnya preman dan orang dewasanya yang kerap membuat onar di Jawa Barat.

Kebijakan tersebut diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sebagaimana diketahui, program tersebut awalnya difokuskan pada pembinaan anak-anak melalui pendidikan bela negara, kini diperluas untuk mencakup orang dewasa.

Dedi Mulyadi mengatakan, program ini bertujuan untuk menangani preman, pemabuk, dan pelaku gangguan terhadap pelaku UMKM dan investasi.

Ia mengatakan dua langkah yang akan diambil.

Pertama, bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum akan tetap dijalankan.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi saat Dilaporkan ke Komnas HAM: Silakan Dididik dengan Pola yang Jauh Lebih Baik

Kedua, bagi yang tidak memenuhi unsur pidana namun dianggap meresahkan, akan dibawa ke barak militer untuk menjalani program pendidikan bela negara setelah program untuk anak-anak selesai.

Adapun jadwal pendidikan bela negara tersebut direncakan

“Mudah-mudahan program militer untuk preman bulan Juni ini sudah mulai berjalan,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial, dikutip Tribunjabar.id, Sabtu (10/4/2025).

Dedi mengatakan bahwa para pemuda dewasa yang nakal, calon preman, tukang mabuk, pembuat onar, hingga pengganggu pasar dan perempatan akan diarahkan untuk mengikuti pendidikan di barak militer.

“Jadi, preman siap-siap masuk barak militer untuk mendapat pendidikan bela negara,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan ini terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh para peserta program.

pemerintah akan memberikan solusi dengan mengarahkan keluarga tersebut untuk bekerja sebagai kuli bangunan, bajak sawah, tukang pikul, atau penanam pohon. Mereka akan menerima upah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jabar Minta Dedi Mulyadi Tidak Asal Coret Bantuan Keuangan untuk Kabupaten/Kota

“Kemudian kami akan beri upah yang akan kami kirimkan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ucap Dedi. 

Dedi menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersabar dan bekerja bersama demi menyelesaikan persoalan sosial di Jawa Barat.

“Ini cara kami untuk selesaikan problem secara bertahap. Sabar semuanya. Problem Jabar tidak akan selesai hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Kita perlu waktu,” katanya. 

“Dengan kerja keras, kerja cerdas, kebersamaan, dan gotong royong, kita akan mampu mewujudkan seluruh mimpi yang kita inginkan.”

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews. 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved