Viral QRIS Disebut Bisa Buka Data Pribadi, Warganet Khawatir, Ini Penjelasan Pakar Siber

Pratama menambahkan, pelacakan transaksi keuangan oleh pemerintah tidak hanya didapat melalui QRIS, melainkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan lewat perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

"Dalam praktiknya, pelacakan ini dilakukan melalui kerja sama antara instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan para pelaku industri sistem pembayaran, termasuk penyedia layanan dompet digital, perbankan, dan operator QRIS," terang Pratama. 

Dia pun mengingatkan bahwa penggunaan data transaksi oleh pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan rahasia bank. 

Senada dengan Pratama, Pakar Keamanan Siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menanggapi bahwa pemantauan transaksi pembelian melalui QRIS bukan hal yang perlu dikhawatirkan.

"Ya sama saja dengan ketika belanja di online shop. Penyelenggara layanan akan tahu kalau kamu belanja apa saja, pakai kartu kredit, kartu debit, belanja dimana saja," ujar Alfons saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/5/2025). 

Dia menambahkan bahwa transaksi digital tersebut dapat diketahui Bank Indonesia dan merupakan data yang cukup penting secara jangka panjang karena memperlihatkan pola belanja. Walaupun begitu, dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir. 

"Harusnya tidak masalah, ya. Sebenarnya data itu cukup penting kalau jangka panjang karena pattern belanja ketahuan. Tapi kalau bank atau lembaga yang cukup besar harusnya mereka tidak menyalahgunakan," terang dia.

(Tribun Jabar/Salma) (Kompas/Rheandita Vella)

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.