Sosok Remaja Bekasi Disorot usai Debat dengan Dedi Mulyadi, Ngotot Ingin Ada Wisuda Perpisahan SMA

Sosok remaja putri tengah menjadi sorotan setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
REMAJA KRITIK KDM - Momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang remaja yang mengkritik kebijakan larangan wisuda dan penggusuran di bantaran kali untuk berdiskusi mengenai kebijakannya. 

TRIBUNJABAR.ID - Sosok remaja putri tengah menjadi sorotan setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Remaja putri itu adalah anak korban penggusuran yang tinggal di bantaran sungai Cikarang.

Dalam video viral di media sosial, remaja putri itu terlihat melayangkan kritikan terhadap kebijakan sang gubernur.

Kritik itu menyoroti dua kebijakan utama yaitu penghapusan kegiatan wisuda di sekolah dan penggusuran rumah-rumah warga di bantaran sungai.

Dedi Mulyadi pun menanggapi cepat kritik itu dengan mengundang remaja putri tersebut.

Dalam diskusi tersebut, remaja putri itu mempertanyakan soal kebijakan penghapusan wisuda.

Ia berpendapat, kegiatan perpisahan menjadi momen penting bagi siswa untuk mengenang masa-masa sekolah bersama teman-teman.

Baca juga: Jadwal Pendidikan Militer Siswa SMA Sederajat di Jabar, Dedi Mulyadi: TNI Jemput Langsung ke Rumah

Dedi Mulyadi pun memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan tersebut.

"Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda di negara mana tuh? Hanya di Indonesia," ujar Dedi, dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (28/4/2025).

Dedi Mulyadi mengatakan, wisuda seharusnya hanya dilakukan untuk lulusan perguruan tinggi.

Ia menyoroti beban biaya yang harus ditanggung orang tua untuk acara tersebut, yang menurutnya tidak relevan, terutama bagi keluarga yang kesulitan ekonomi.

"Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah, di kita anak TK wisuda biaya gak? (Ada) biaya. Punya rumah enggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak. Pake bantaran sungai ya, kan?" lanjutnya.

Dedi menegaskan, kebijakan itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar dan komersialisasi pendidikan.

Dedi tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan selama dilakukan secara mandiri oleh siswa tanpa melibatkan pihak sekolah.

Remaja tersebut pun tetap berpendapat bahwa perpisahan resmi diperlukan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Merespons Keluhan Larangan Study Tour dan Perpisahan, sampai Soal Pelebaran Sungai

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved