Dedi Mulyadi Merespons Keluhan Larangan Study Tour dan Perpisahan, sampai Soal Pelebaran Sungai

TRIBUNJABAR.ID, KABUPATEN SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang kerap disapa KDM, kembali menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat. Pada Sabtu (26/4/2025), ia menerima perwakilan warga Cikarang yang terkena dampak proyek pelebaran sungai.

Audiensi ini berlangsung di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, dengan dihadiri sekitar 30 kepala keluarga yang menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi.

Para warga yang terdampak menggambarkan situasi sulit yang mereka hadapi, termasuk kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran.

Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta bantuan untuk menyewa kontrakan serta dukungan sosial berupa kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan.

Sebagai langkah nyata, Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan kepada keluarga terdampak melalui program Bank Bjb Peduli. 

Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp10 juta, yang diharapkan cukup untuk membiayai sewa rumah selama setahun.

Namun, KDM dengan tegas menyatakan bahwa bantuan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan rumah akibat proyek, bukan bagi warga yang mendirikan bangunan secara ilegal di atas tanah negara.

Selain itu, Pemda Jawa Barat terus berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga terdampak.

“Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik,” ujar KDM, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan yang empatik dan kebijakan yang solutif, langkah-langkah yang diambil oleh KDM diharapkan mampu meringankan beban warga sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat.

Tidak hanya itu, seorang siswa SMA turut menyampaikan keresahannya mengenai larangan kegiatan study tour dan acara perpisahan sekolah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi isu ini, KDM menjelaskan bahwa kebijakan larangan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar dan komersialisasi pendidikan yang membebani orang tua.

Ia menekankan, "Kegiatan perpisahan tetap diperbolehkan selama dilaksanakan secara mandiri oleh siswa tanpa melibatkan pihak sekolah."

Dalam kesempatan yang sama, KDM menyoroti pentingnya kritik yang konstruktif. "Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat," tegasnya.

Gubernur ini juga mengungkapkan visinya agar generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh dalam lingkungan yang membangun karakter, jauh dari gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.