Sosok Eddy Soeparno Ungkap Ada Ormas Ganggu Pembangunan Pabrik BYD Subang, Dedi Mulyadi Membantah

TRIBUNJABAR.ID - Inilah sosok wakil ketua MPR Eddy Soeparno yang mengungkap kabar tak sedap terkait pembangunan BYD di Subang Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, BYD adalah raksasa mobil listrik asal China. 

Kabar dibangunnya pabrik BYD di Subang ini pun menggembirakan.

Setidaknya, pabrik yang akan memulai proses produksinya pada 2026 ini bisa menyerap 18.000 tenaga kerja.

Akan tetapi, ada kabar tidak sedap yang diungkap oleh Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno soal pembangunan pabrik BYD ini.

Menurut politisi PAN itu, ada ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagramnya yang diunggah pada Minggu (20/4/2025).

"Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar," lanjut Eddy.

Baca juga: Sosok Teh Putri, Wabup Garut Malam-malam Datangi Bocah SMP yang Urus Pemakaman Ayah Sendirian

Ketika berkunjung ke pabrik BYD di Shenzen China, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai seluruh investasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi, manufaktur, dan hilirisasi di dalam negeri perlu disambut baik dan didukung, termasuk BYD.

Eddy berharap pabrik BYD di Indonesia bisa selesai dan beroperasi sebelum akhir tahun ini.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao dalam pameran otomotif Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 mengatakan, pabrik di Subang ini ditargetkan bisa memproduksi 150.000 kendaraan listrik per tahunnya. 

Eagle juga juga menturkan, total investasinya sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 16,8 triliun. 
Pabrik akan dibangun di Subang Smartpolitan di atas lahan seluas 126 hektar. 

Ormas yang berperan sebagai preman bisa jadi merusak apa yang sudah tertulis di atas kertas. 

Eddy meminta pemerintah daerah segera bertindak agar investor nyaman dan mendapat kepastian keamanan.

Gubernur Jabar Bantah