Geraksa 'Geruduk' Gedung Sate Peringati Hari Bumi, KDM Ditantang Selesaikan 17 Masalah Lingkungan

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditantang menyelesaikan 17 masalah lingkungan oleh Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi (Geraksa) saat menggelar aksi peringatan hari bumi, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025). 

Koordinator aksi sekaligus Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengatakan, saat ini banyak persoalan lingkungan yang memprihatinkan, setiap tahun lahan tutupan di hutan semakin menyusut.

"Dan kami juga ingin menyampaikan hak atas tanah yang selama ini mestinya negara melalui pemerintah memberikan perlindungan dan pengakuan tanah kepada masyarakat semakin jauh, di mana pemerintah masih memberikan legitimasi atau memberikan izin-izin kepada korporat atau perusahaan," ujar Iwang.

Baca juga: Ini 7 Kendaraan Milik Dedi Mulyadi, dari Vespa Limited Edition sampai Lexus, Ada yang Nunggak Pajak

Aksi Dedi Mulyadi yang kerap viral karena menangani masalah lingkungan ini, jangan hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja. 

Dedi Mulyadi, kata dia, harus terus melakukan gebrakan di masa jabatannya agar masalah lingkungan ini benar-benar selesai. 

"Kami apresiasi hingga saat ini itu cukup baik, tapi bukan berarti di masa 100 hari saja. Tapi setidaknya gebrakan itu kami bisa lihat parameternya 17 isu yang kami sodorkan kepada Dedi Mulyadi itu betul-betul di sikapi," ucapnya.

Menurutnya, 17 masalah lingkungan di Jabar yang menjadi tuntutan masa aksi kepada Dedi Mulyadi ini harus segera diselesaikan. 

"Kami ingin menyampaikan 17 tuntutan isu yang cukup serius terjadi di Jawa Barat yang harus dijalankan atau yang harus disikapi oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur," katanya.

Beberapa masalah yang menjadi sorotan dari 17 masalah lingkungan itu yakni, buruknya tata ruang di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang jika dibiarkan akan berdampak pada bencana alam. 

"Kedua, bahwa penyusutan kawasan hutan itu telah disebabkan oleh kegiatan-kegiatan Perum Perhutani yang lebih banyak dominasi selama ini Perum Perhutani itu melakukan atau mengeluarkan KSO-KSO untuk melakukan tambang dan pengembangan wisata," katanya. 

Baca juga: Duka Dedi Mulyadi di Hari Kartini, Istri Dibakar Suami Ditolongnya Meninggal, Sempat Ditolak RS

Tak cuma itu, saat ini mafia tanah tidak hanya terjadi di internal ATR/BPN tapi juga di wilayah perkebunan yang cukup besar di mana pengembangan wisata, pengembangan properti juga terjadi di kawasan tersebut.

"Sehingga perlu dievaluasi secara komprehensif apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh perkebunan ketika mereka mengantongi izin HGU," katanya.

Berikut 17 masalah lingkungan yang jadi tuntutan massa aksi:

1. Tata Ruang Yang Buruk