Mardigu dan Helmy Yahya Jadi Komisaris bank bjb, Siap Kawal Transparansi dan Profesionalisme

“Tinggal kita laksanakan saja. Kita analisis dulu mana yang merugikan atau keuntungannya kecil, bisa ditutup atau diturunkan kelasnya,” ucap dia.

Baca juga: RUPST bank bjb Tebar Dividen 65,50 Persen dari Laba Bersih 2024, Yusuf Saadudin Jabat Direktur Utama

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh bjb. 

Satu di antara fokus utamanya adalah mencegah potensi praktik korupsi melalui sejumlah langkah preventif.

“Langkah agar tidak ada korupsi lagi di bjb, pertama, pemerintah provinsi tidak boleh mengintervensi Bank Jabar,” tegas Dedi 

Dia juga menekankan pentingnya menjaga jarak antara kepala daerah dan bank milik daerah. 

“Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar, dan saya pribadi enggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” ucapnya.

Dedi menambahkan, jajaran direksi bjb juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalitas. Ia menyatakan telah menanggalkan ego politik demi masa depan dan keberlangsungan bank bjb.

“Maka amanah ini harus dijaga dengan baik,” ucapnya.

Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi. 

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada bank bjb agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

“Tadi sudah disampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan, pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main di situ maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan itu akan tidak sesuai. Itu di antaranya,” kata Dimyati.

Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.

“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” jelasnya. (*)