Mardigu dan Helmy Yahya Jadi Komisaris bank bjb, Siap Kawal Transparansi dan Profesionalisme

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya mengemban amanah sebagai Komisaris Utama Independen dan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb).

Keduanya resmi ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung di Menara bank bjb, Bandung, Rabu (16/4/2025). 

Mardigu menegaskan, dia diminta untuk fokus menjaga transparansi dan mencegah praktik-praktik korupsi di tubuh bjb.

“Pesan saya hanya satu, untuk transparansi, keterbukaan, sehingga tidak ada yang dibawa ke meja, tidak ada peluang korupsi. Itu saja yang saya diminta untuk kawal,” ujar Mardigu, Rabu.

Terkait alasannya bersedia menerima jabatan tersebut, Mardigu mengaku tertantang untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. 

“Ini adalah komitmen yang menarik, karena kita harus membuktikan bahwa teori atau keilmuan yang kita miliki itu harus ada tempat untuk dipraktikkan. Dan Pak Dedi Mulyadi menantang saya, menantang kami, untuk mempraktikkan itu di Jawa Barat,” jelasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Optimistis bank bjb Raih Laba Rp 2 T Tahun Ini, Helmy Yahya Jadi Komisaris Independen

Hal senada disampaikan Helmy Yahya. Saat pertama kali dihubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dia mengaku kaget dan meminta waktu untuk berpikir. 

“Saya sempat bilang, ‘Boleh enggak saya mikir dulu?’ Saya ngobrol dulu sama istri. Tapi beberapa jam kemudian, setelah komunikasi lagi, saya bilang, 'Bismillah'. Ini amanah buat saya,” ungkapnya.

Helmy menyebut merasa terikat secara emosional dengan Jawa Barat.

“Saya Jabar banget. Delapan belas tahun tinggal di Bekasi. Anak saya kuliah di ITB. Jadi pas banget. Insyaallah saya mohon doa dan dukungan agar bjb bisa naik peringkat dan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. 

Yusuf menegaskan bahwa harapan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan menjadi pegangan kuat dalam menjalankan tugas.

“Amanah ini sangat menantang bagi kami. Harapan-harapan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur akan menjadi komitmen kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan bank bjb,” ucap Yusuf.

Yusuf menambahkan, pihaknya siap menindaklanjuti seluruh arahan dan evaluasi, termasuk menganalisis unit-unit yang tidak produktif. 

“Tinggal kita laksanakan saja. Kita analisis dulu mana yang merugikan atau keuntungannya kecil, bisa ditutup atau diturunkan kelasnya,” ucap dia.

Baca juga: RUPST bank bjb Tebar Dividen 65,50 Persen dari Laba Bersih 2024, Yusuf Saadudin Jabat Direktur Utama

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh bjb. 

Satu di antara fokus utamanya adalah mencegah potensi praktik korupsi melalui sejumlah langkah preventif.

“Langkah agar tidak ada korupsi lagi di bjb, pertama, pemerintah provinsi tidak boleh mengintervensi Bank Jabar,” tegas Dedi 

Dia juga menekankan pentingnya menjaga jarak antara kepala daerah dan bank milik daerah. 

“Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar, dan saya pribadi enggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” ucapnya.

Dedi menambahkan, jajaran direksi bjb juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalitas. Ia menyatakan telah menanggalkan ego politik demi masa depan dan keberlangsungan bank bjb.

“Maka amanah ini harus dijaga dengan baik,” ucapnya.

Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi. 

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada bank bjb agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

“Tadi sudah disampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan, pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main di situ maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan itu akan tidak sesuai. Itu di antaranya,” kata Dimyati.

Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.

“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” jelasnya. (*)