RUPST bank bjb Tebar Dividen 65,50 Persen dari Laba Bersih 2024, Yusuf Saadudin Jabat Direktur Utama

TRIBUNJABAR.ID -  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024.

RUPST berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Menara bank bjb Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI, Rabu (16/4/2025).

Rapat ini menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. 

Baca juga: RUPST CIMBI Niaga Finance Tahun Buku 2024 Catat Pertumbuhan Aset Serta Pendapatan yang Melesat

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. 

Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda Pertama

Agenda ini mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.

Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2024.

Agenda Kedua

Diisi penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024, yakni sebesar Rp896.953.074.238,- atau Rp85,25 per lembar saham.

Angka tersebut setara dengan 65,50 persen dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh bank bjb di Tahun Buku 2024 sebesar Rp1.369.462.904.109,-. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti bahwa kinerja keuangan bank bjb mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. 

Agenda Ketiga

Meminta persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk tahun buku 2025.

Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).