Dadang Kosasih Bahagia Ditelepon Dedi Mulyadi, Tegaskan Dishub Bogor Tak Ikut Pungut Kompensasi

TRIBUNJABAR.ID - Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengaku bahagia bisa mendapatkan panggilan telepon dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Belakangan ini, nama Dadang Kosasih tengah menjadi sorotan viral karena terseret dugaan penyunatan atau pungutan uang kompensasi sopir angkot saat musim mudik Lebaran 2025.

Video ketika Dadang Kosasih menangis setelah instansinya terseret itu juga bahkan dibagikan oleh Dedi Mulyadi di Instagram miliknya.

Kendati demikian, Dadang Kosasih mewakili Dishub Kabupaten Bogor merasa sama sekali tidak memungut uang kompensasi dari para sopir angkot di Jalur Puncak.

Ia pun merasa bahagia ketika dipanggil oleh Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon karena bisa mengklarifikasi hal tersebut.

"Ini luar biasa banget, dari jam 6 saya nungguin. Bahagia banget," kata Dadang Kosasih dalam panggilannya, dikutip dari tayangan YouTube Dedi Mulyadi, Senin (7/4/2025).

Dadang Kosasih mengaku menggantungkan harapannya kepada Dedi Mulyadi agar bisa menjadi penengah di antara situasi panas yang belakangan terjadi.

"Media udah sampai seperti itu. Saya pengin Pak Gubernur jadi seseorang yang penyeimbang karena nama saya sudah dicatut," ucap Dadang Kosasih.

Baca juga: Dadang Kosasih Pejabat Dishub Bogor Sebut KKSU Dalang Pungutan Kompensasi, Yakin Tak Terlibat

Sementara, Dedi Mulyadi sendiri meminta Dadang Kosasih untuk tidak takut apabila memang benar tidak terlibat dalam pungutan uang kompensasi.

"Pokoknya kan Bapak (Dadang) tidak merasa, Dinas Perhubungan Kabupaten (Bogor) tidak merasa. Ya sudah, aman," kata Dedi Mulyadi.

"Sangat!" jawab Dadang Kosasih bersemangat.

Kemudian, Dedi Mulyadi kembali mempertanyakan apakah ada oknum Dishub Provinsi Jawa Barat yang terlibat.

Lalu, Dadang Kosasih menjawab dengan penuh yakin bahwa tidak ada yang terlibat dugaan pungutan tersebut.

"Terus, ada enggak oknum Dinas Perhubungan Provinsi yang ikut motong (uang kompensasi)?"

"Saya pastikan tidak ada, clear and clean. Kalau ada, saat mediasi pasti menyebutkan. Ini tidak ada," jawab Dadang Kosasih.

Sebelumnya, Dadang Kosasih menceritakan kronologi awal mula ia mengetahui adanya pungutan terhadap sopir angkot di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor.

Menurut Dadang, awalnya dia melakukan penindakan kepada sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.

Kemudian, salah satu sopir angkot mengaku kepada Dadang Kosasih bahwa ada pungutan sebesar Rp200.000 dari uang kompensasi tersebut.

Pungutan tersebut, kata Dadang Kosasih, dilakukan oleh KKSU yang menjadi wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) 'kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi'. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU," ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

"Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

"KKSU," jawab Dadang.

Baca juga: Sempat Nangis, Dadang Pejabat Dishub Bogor Bersyukur Diudang Dedi Mulyadi Meski Kasus Terus Lanjut

Setelah mengetahui adanya pungutan, lanjut Dadang, ia pun meminta bantuan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk melakukan mediasi antara KKSU dan sopir angkot.

Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang Kosasih dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

"KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur," tutur Dadang Kosasih.

"Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan," lanjut dia.

Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen sang sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

"Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi," ujar Dadang.

Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

Gelar Mediasi

Sebelumnya, Dadang Kosasih juga hadir dalam mediasi antara sopir angkot, KKSU, dan Dishub Kabupaten Bogor di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dadang Kosasih juga telah memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan penyunatan uang kompensasi sopir angkot di Jalur Puncak tersebut.

Dadang Kosasih mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada KKSU.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," ujar Dadang di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.

Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," jelasnya.

Dishub juga memastikan bahwa persoalan tersebut telah dituntaskan.

Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sempat dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

"Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir," ungkap dia.

"Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu, ternyata itu keikhlasan dari sopir," kata Dadang.

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.