Bansos Harus Tepat Sasaran, Pemda Diminta Serius Identifikasi Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial atau bansos yang tepat sasaran. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.

Tito mengingatkan pemerintah supaya tak hanya menyalurkan bantuan, melainkan mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing, sehingga penanganan bisa lebih sesuai kondisi spesifik masyarakat di daerah.

Kata Tito, penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal agar bantuan yang tepat sasaran bisa memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, mengapresiasi arahan Mendagri ini. Katanya, dorongan ke pemda untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan ialah langkah tepat.

“Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah. Apa yang disampaikan pak Tito penting, karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” kata Tantan, beberapa waktu lalu.

Dia menilai, arahan Mendagri sebagai upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang sering memicu aksi demonstrasi bahkan kerusuhan di beberapa daerah. Kondisi masyarakat yang mudah tersulut, kata Tantan, tak lepas dari kurangnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.

Menurut Tantan, Tito menyadari persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka statistik semata. Tapi, pemda perlu memiliki kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif, terutama dalam memahami kondisi kelompok rentan yang berbeda di setiap daerah.

“Selama ini kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika Pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif,” katanya.

Tantan menekankan sebagian masyarakat miskin sering tidak tersentuh bantuan bukan karena mereka tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya dan rasa malu. Pemda diminta lebih peka dalam merancang skema bantuan agar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Lebih lanjut, Tantan menyebut perlunya aturan turunan yang bersifat teknis bagi Pemda. Aturan ini dapat mengatur metodologi pengumpulan data, mekanisme penyaluran bantuan, hingga evaluasi terhadap daya jangkau dan besaran bansos.

“Hal ini hanya bisa dilakukan Pemda dengan arahan jelas dari pemerintah pusat. Jika itu dijalankan, maka arahan Mendagri soal penanganan kemiskinan tepat sasaran bisa benar-benar terwujud,” kata Tantan.(*)