Ketua Komisi 3 DPRD Jabar: BUMD Kurang Optimal, Evaluasi Menyeluruh Didorong

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat masih belum optimal menjalankan fungsinya. 

Oleh karena itu, Jajang menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap BUMD akan dilakukan untuk menentukan langkah terbaik bagi perusahaan-perusahaan daerah tersebut.  

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan bahwa evaluasi ini akan melibatkan para ahli ekonomi yang sangat berkompeten untuk mengkaji kondisi masing-masing BUMD.

"Maka semua akan dievaluasi oleh tim ahli. Dan itu dianggarkan untuk tim asesmennya supaya nanti rekomendasinya. Ibaratkan kaya orang sakit, itu kan harus diperiksa oleh ahlinya," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Rabu (19/3/2025).

Jajang mengungkapkan bahwa nantinya, hasil asesmen tersebut akan menentukan apakah BUMD yang bermasalah perlu dibubarkan, digabung (merger), atau justru mendapatkan tambahan modal.  

"Jadi nanti kami lihat kebijakannya, berarti apa yang menurut para ahli itu yang sudah mengasesmen ini. Apakah itu dibubarkan? Apakah itu di-merger? Apakah itu ditambah lagi modalnya? Ya kan enggak tahu," katanya.

Di sisi lain, Jajang juga menjelaskan bahwa evaluasi ini sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat.

Diharapkan dengan adanya evaluasi terhadap BUMD, para badan usaha tersebut dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah dan tidak sekadar menjadi beban anggaran.

"Itu terhadap BUMD. Jadi evaluasi secara menyeluruh dan itu sudah disampaikan di Rapat Paripurna. Pandangan-pandangan fraksi juga satu. Kelihatannya Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) sekarang juga setuju untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD," ucapnya.