Ini Poin Penting dalam RUU TNI yang Publik Harus Tahu, Banyak Pihak Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Namun, dalam rapat revisi UU TNI, pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah enam kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif, yaitu: 

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
4. Badan Keamanan Laut 
5. Kejaksaan Agung 
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

2. Menambah batas usia pensiun 

Perubahan yang disusulkan dalam revisi UU TNI berikutnya adalah penambahan batas usia pensiun prajurit TNI.

Pasal 43 UU TNI sebelumnya mengatur usia batas usia pensiun untuk perwira adalah 58 tahun, sedangkan tamtama dan bintara adalah 53 tahun. 

Akan tetapi, rencananya batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama akan ditambah menjadi 55 tahun. 

Sementara, usia pensiun bagi perwira menjadi 58 hingga 62 tahun, sesuai pangkat atau sesuai kebijakan presiden khusus perwira bintang empat. 

3. Kedudukan TNI berubah

Dalam Pasal 3 UU TNI yang masih berlaku tertulis, TNI berkedudukan di bawah presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. 

Kemudian, TNI juga berkedudukan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahaan serta dukungan administrasi. 

Namun, pemerintah hendak mengubah kedudukan TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Daftar Pasal RUU TNI yang Disebut Bermasalah, YLBHI Sebut Bisa Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI

4. Kewenangan dan tugas bertambah

Dilansir dari Kompas.com, Minggu, anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, dalam RUU TNI tugas prajurit akan bertambah untuk melakukan operasi non-perang. 

Dia menerangkan, awalnya TNI memiliki 14 tugas operasi militer selain perang (OMSP), tetapi kini ditambah menjadi 17. 

Adapun 14 tugas tersebut, antara lain:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri 
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta 
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat 
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia 
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) 
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Belum disebutkan secara rinci apa saja penambahan OMSP terbaru, tetapi Hasanuddin mengatakan, di antaranya adalah mengatasi masalah narkoba dan terait dengan operasi siber. 

Baca juga: KontraS Tuding DPR RI Rapat di Hotel Mewah Kebut RUU TNI, padahal Sedang Efisiensi Anggaran