Gubernru Dedi Mulyadi Sambut Rencana Pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah menargetkan Jawa Barat menjadi tuan rumah bagi 30 Sekolah Rakyat, sebuah program inovatif dari Kementerian Sosial yang dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di daerah pedalaman.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis sekaligus asrama bagi para siswa, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat akan dilaksanakan secara bertahap. Fasilitas ini dirancang untuk menjadi tempat belajar sekaligus tempat tinggal bagi siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Biaya pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, memastikan tidak ada beban tambahan bagi keluarga siswa.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya terhadap pendirian sekolah ini.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).

Dalam penjelasannya, Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa 30 Sekolah Rakyat tersebut akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.

Lokasi sekolah akan tersebar secara merata di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sekolah mencapai 300 hingga 500 siswa.

Kurikulum yang diterapkan akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dedi juga menambahkan, aturan lokal akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Sekolah Rakyat agar lebih relevan dengan kebutuhan daerah. Salah satu aturan yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan jadwal masuk sekolah lebih pagi.

“Aturan masuk sekolah lebih pagi sedang digodok oleh Pemda Provinsi Jabar,” jelasnya.

Kebijakan masuk lebih pagi ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dan mengurangi aktivitas yang tidak produktif, seperti nongkrong usai jam sekolah. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kenakalan remaja, seperti tawuran atau aksi kebut-kebutan.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan budaya baru, yaitu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. "Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," imbuh Dedi.

Rapat koordinasi yang membahas program Sekolah Rakyat ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan dihadiri oleh para bupati serta wali kota se-Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—menjelaskan bahwa pihaknya sedang gencar melakukan sosialisasi dengan kepala daerah.

Ia juga meminta agar aset atau lahan milik pemerintah daerah yang memenuhi kriteria dapat diusulkan untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.