Curhatan Pengusaha Travel setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Larang Study Tour: Memberatkan Kami

TRIBUNJABAR.ID - Kebijakan larangan study tour yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuai beragam sorotan dari publik.

Tak terkecuali disorot sejumlah pengusaha travel di Jawa Barat.

Menanggapi larangan study tour tersebut, para pengusaha travel di Jawa Barat ini pun buka suara.

Mereka meluapkan curhatan sekaligus memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang adanya kegiatan study tour sekolah tersebut.

Baca juga: Selain Study Tour, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mengatur Soal Wisuda dan Buku Kenangan di Sekolah

Para pengusaha travel itu merasa kebijakan baru Dedi Mulyadi yang melarang study tour sekolah itu merugikan mereka.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budi Rianto mengaku bahwa aturan baru yang dibuat Dedi Mulyadi memberatkan pelaku pariwisata. 

Larangan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai kegiatan study tour sekolah menimbulkan ketegangan di kalangan pengusaha wisata.

Budi Rianto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), dengan tegas mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberi dampak besar pada ekonomi yang bergantung pada industri pariwisata.

Dalam hal ini, pengusaha travel yang mengandalkan kegiatan study tour sebagai salah satu sumber pendapatan sangat dirugikan.

“Kebijakan ini sangat memberatkan kami. Walaupun kami bisa mengerti alasan di balik kebijakan ini, dampaknya sangat besar untuk kami,” ujar Budi, yang memahami bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan siswa.

Budi menyoroti dua faktor utama yang menjadi alasan mengapa larangan ini dianggap memberatkan.

Pertama, terkait dengan ekonomi keluarga siswa, yang harus menanggung biaya besar untuk kegiatan seperti study tour. 

Kedua, terkait dengan keselamatan, di mana banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam rangkaian study tour menyebabkan khawatirnya orang tua dan pemerintah.

Budi juga mengakui bahwa kecelakaan dalam perjalanan menjadi salah satu alasan mendasar kebijakan ini diterapkan, tetapi ia menyarankan agar yang diperbaiki adalah aspek pengawasan keselamatan, bukan dengan melarang kegiatan tersebut.

"Soal keselamatan, kalau misalnya bisa dipastikan penyebab kecelakaan itu bisa diatasi, saya kira akan sangat bagus ya," katanya.