Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Maaf Soal Larangan Study Tour, Mengungkit Tragedi di Ciater

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," tambahnya dengan nada serius.

SMAN 1 Cianjur Juga Melanggar

Pelanggaran serupa terjadi di Cianjur. SMAN 1 Cianjur tetap memberangkatkan siswa untuk study tour ke Bromo dan Bali, meski larangan sudah jelas dikeluarkan.

Kegiatan tersebut ternyata menuntut biaya yang cukup besar bagi para siswa, dengan total pengeluaran mencapai sekitar Rp 3 juta per orang.

Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keluhannya, "Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira totalnya Rp 3 juta."

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dedi Mulyadi segera mengirimkan tim inspektorat untuk memeriksa sekolah. Hasil investigasi menghasilkan keputusan tegas.

“Dua hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur. Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah ini,” ujar Dedi, Kamis (27/2/2025).

Komitmen Menata Pendidikan di Jawa Barat

Tindakan Dedi Mulyadi ini merupakan langkah awal dari upaya besar menata kembali dunia pendidikan di Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan larangan perjalanan ini berlaku untuk seluruh SMA dan SMK di Jabar. Dedi juga mengingatkan, pencopotan kepala sekolah tidak akan berhenti pada kasus di Depok dan Cianjur saja.

"Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat, sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan," katanya tegas.

Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan adanya pencopotan permanen bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat dan tidak bisa lagi ditoleransi, maka kami akan memutuskan diperhentikan permanen dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat," ungkapnya lebih lanjut.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa aturan bukan sekadar formalitas. Langkah tegas Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa kebijakan harus dijalankan dengan serius demi kebaikan bersama.

Pencopotan dua kepala sekolah ini adalah peringatan bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada siswa dan orang tua mereka.

Di awal masa jabatannya, Dedi Mulyadi telah memberikan sinyal kuat tentang visi dan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi pendidikan di Jawa Barat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Larangan Study Tour, Dedi Mulyadi: Saya Minta Maaf Bikin Kebijakan yang Buat Orang Marah"