Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Minta Maaf Soal Larangan Study Tour, Mengungkit Tragedi di Ciater

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permintaan maaf terkait kebijakan pelarangan study tour yang memicu kemarahan di kalangan masyarakat.

Permohonan maaf ini disampaikannya dalam percakapan melalui telepon dengan Humas SMAN 6 Depok.

Rekaman percakapan tersebut diunggah di akun Instagram resmi Dedi, @dedimulyadi71, pada Selasa (25/2/2025).

Kebijakan ini menjadi sorotan setelah Dedi, yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Jabar,

mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala SMAN 6 Depok. Keputusan itu diambil karena pihak sekolah tetap menggelar kegiatan study tour meski telah dilarang sebelumnya.

“Kenapa maksa piknik?” tanya Dedi kepada pihak Humas SMAN 6 Depok.

Humas sekolah tersebut menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari program sekolah berupa outing class. “Di sini disebutnya kunjungan objek belajar untuk kunjungan kampus yang sudah bekerjasama,” ujar Humas SMAN 6 Depok.

Menanggapi penjelasan itu, Dedi merespons dengan tawa sambil menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal. “Ngapain jauh-jauh, di Depok ada UI yang bagus. Tinggal bagaimana anak Depok bisa masuk ke UI, universitas bergengsi itu,” tutur Dedi.

Dalam percakapan tersebut, Humas SMAN 6 Depok akhirnya meminta maaf atas keputusan mereka untuk tetap mengadakan study tour.

Namun, Dedi menanggapi permintaan maaf itu dengan sikap berbeda. “Nggak, nggak, ga usah minta maaf sama saya. Saya yang minta maaf bikin kebijakan yang membuat marah semua orang,” katanya.

Dedi kemudian menjelaskan alasan utama di balik kebijakan pelarangan study tour ke lokasi yang jauh.

Ia menyinggung tragedi yang melibatkan rombongan siswa SMK di Depok yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, beberapa waktu lalu, hingga menewaskan 11 orang.

Menurutnya, lokasi SMK tersebut tidak jauh dari SMAN 6 Depok, sehingga insiden itu seharusnya menjadi pengingat penting.

“Apa ga trauma? Ke Jawa Timur naik bus lagi, ampun,” ungkap Dedi, menggambarkan kekhawatirannya.

Humas SMAN 6 Depok kembali berusaha menjelaskan posisi mereka terkait surat imbauan yang sudah dikeluarkan Pemprov Jabar mengenai study tour sebelumnya.

“Tahu, Pak. Tapi kami menginterpretasikannya kurang tepat. Kami mikirnya kalau imbauan itu bukan larangan. Kecuali sudah bekerjasama (diperbolehkan),” katanya.

Dedi menanggapi argumen tersebut dengan memberikan analogi sederhana. Ia membandingkan imbauan larangan dengan situasi hujan badai, di mana orang diimbau untuk tidak keluar rumah. Namun, jika tetap nekat keluar, tentu akan menghadapi risiko besar.

“Kirain bukan larangan, baru imbauan,” tutup Dedi, mengakhiri percakapan dengan nada bercanda.

Kebijakan Dedi Mulyadi ini memicu berbagai tanggapan di masyarakat. Di satu sisi, banyak yang mendukung langkahnya sebagai upaya melindungi keselamatan siswa.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah pelarangan study tour terlalu drastis. Meskipun demikian, Dedi tetap teguh dengan pendiriannya bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama.

Langkah tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menertibkan tata kelola pendidikan tengah mencuri perhatian publik.

Dua Kepala Sekolah Dicopot

Sebelumnya diberitakan, dalam hitungan hari setelah dilantik pada 20 Februari 2025, atau dalam waktu sepekan, dua kepala sekolah dicopot karena melanggar kebijakan larangan perjalanan luar provinsi bagi siswa. 

Kebijakan tersebut sebelumnya telah ditegaskan melalui surat edaran resmi oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Pencopotan Kepala SMAN 6 Depok

Pada hari pertama menjabat, Dedi Mulyadi langsung menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki dunia pendidikan.

Salah satu langkah pertamanya adalah mencopot Kepala SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan 347 siswa untuk Kunjungan Objek Belajar (KOB) ke Surabaya, Jawa Timur.

Padahal, larangan keras telah disampaikan agar sekolah tidak mengadakan kegiatan serupa, terutama yang berpotensi membebani orang tua murid secara finansial.

Di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), Dedi menyampaikan, "Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi."

Tak hanya berhenti di situ, Dedi juga memerintahkan penyelidikan terhadap potensi adanya pungutan liar yang terjadi di sekolah tersebut.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," tambahnya dengan nada serius.

SMAN 1 Cianjur Juga Melanggar

Pelanggaran serupa terjadi di Cianjur. SMAN 1 Cianjur tetap memberangkatkan siswa untuk study tour ke Bromo dan Bali, meski larangan sudah jelas dikeluarkan.

Kegiatan tersebut ternyata menuntut biaya yang cukup besar bagi para siswa, dengan total pengeluaran mencapai sekitar Rp 3 juta per orang.

Seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keluhannya, "Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira totalnya Rp 3 juta."

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dedi Mulyadi segera mengirimkan tim inspektorat untuk memeriksa sekolah. Hasil investigasi menghasilkan keputusan tegas.

“Dua hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur. Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah ini,” ujar Dedi, Kamis (27/2/2025).

Komitmen Menata Pendidikan di Jawa Barat

Tindakan Dedi Mulyadi ini merupakan langkah awal dari upaya besar menata kembali dunia pendidikan di Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan larangan perjalanan ini berlaku untuk seluruh SMA dan SMK di Jabar. Dedi juga mengingatkan, pencopotan kepala sekolah tidak akan berhenti pada kasus di Depok dan Cianjur saja.

"Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat, sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan," katanya tegas.

Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan adanya pencopotan permanen bagi kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat dan tidak bisa lagi ditoleransi, maka kami akan memutuskan diperhentikan permanen dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat," ungkapnya lebih lanjut.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa aturan bukan sekadar formalitas. Langkah tegas Gubernur Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa kebijakan harus dijalankan dengan serius demi kebaikan bersama.

Pencopotan dua kepala sekolah ini adalah peringatan bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada siswa dan orang tua mereka.

Di awal masa jabatannya, Dedi Mulyadi telah memberikan sinyal kuat tentang visi dan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi pendidikan di Jawa Barat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Larangan Study Tour, Dedi Mulyadi: Saya Minta Maaf Bikin Kebijakan yang Buat Orang Marah"