Demo 3 Jam di DPRD Cirebon, Mahasiswa Berhasil Desak Anggota Dewan Teken Tuntutan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2/2025).

Demonstrasi ini diwarnai pembakaran ban bekas dan orasi dari atas mobil komando.

Pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 15.30 WIB dengan membawa spanduk, bendera, serta mengenakan almamater kampus.

Salah satu spanduk bertuliskan “Negara Pesenan Jokowi, PPN 12 persen”.

Sebelum menuju Gedung DPRD, massa sempat memblokade jalur Pantura di simpang empat Jalan Pemuda.

Setibanya di depan gedung, mereka bergandengan tangan dan menerobos barikade polisi di pintu masuk.

Untuk menghindari bentrokan, petugas akhirnya mengizinkan mereka masuk.

Di dalam, perwakilan mahasiswa beraudiensi dengan dua Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani dan Fitrah Malik.

Baca juga: Presiden Prabowo Tunjuk Rosan Roeslani jadi Kepala Danantara Dibantu Keponakan Luhut

Sementara itu, ratusan mahasiswa lainnya memenuhi area depan Ruang Griya Sawala DPRD.

Koordinator aksi, Gymnastiar, menyampaikan bahwa mahasiswa membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut.

“Hari ini kami, Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon, bersama masyarakat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon dengan beberapa tuntutan inti."

"Pertama, kami menuntut pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran."

"Kedua, kami meminta pemerintah pusat untuk tidak mengesahkan Badan Pangan Indonesia (BPI) dan Danantara."

"Ketiga, kami mendesak evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena banyak indikasi penyimpangan,” ujar Gymnastiar, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, kebijakan Danantaraberpotensi menjadi ladang korupsi karena sejak awal sudah kental dengan praktik politik balas budi dan nepotisme.

“Pemerintah seolah sedang bermain judi dengan mengesahkan Danantara. Jika minim pengawasan, ini bisa menjadi mega korupsi."

"Bahkan, BPK saja tidak leluasa mengawasi program ini. Bayangkan, target investasi di Danantara mencapai Rp 900 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 14.000 triliun. Anggaran sebesar itu tanpa pengawasan yang memadai sangat berbahaya,” ucapnya.

Selain itu, isu efisiensi anggaran juga menjadi sorotan mahasiswa. 

Koordinator aksi lainnya, Andito Galih, menyoroti dampaknya terhadap sektor pendidikan.

“Salah satu sektor yang terdampak dari efisiensi ini adalah pendidikan. Ini bisa berdampak panjang. Jika kita merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar, tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa."

"Jadi, sungguh ironis jika anggaran pendidikan harus dipangkas demi program seperti Makan Bergizi Gratis,” jelas Andito.

Baca juga: Potensi Mantan Presiden Masuk Struktur Danantara Sebagai Penasihat, Istana: Ide Presiden Seperti Itu

Menurutnya, anggaran negara seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan dialihkan ke program lain yang belum jelas efektivitasnya.

Setelah berdiskusi cukup lama dengan anggota DPRD secara lesehan di depan Ruang Griya Sawala, akhirnya disepakati bahwa DPRD Kota Cirebon akan menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. 

Kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani dan bermaterai.

Aksi mahasiswa ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.

Massa membubarkan diri dengan tertib setelah memastikan tuntutan mereka akan diteruskan ke pusat.

Seluruh rangkaian aksi berjalan lancar dan aman berkat pengamanan ratusan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI