"Kenapa Anggaran Gaji Menteri Tidak Dikurangi," Tanya Mahasiswa Saat Aksi Indonesia Gelap di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung kembali menggelar aksi Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Aksi itu dimulai dengan berjalan kaki dari arah Jalan Trunojoyo, menuju depan Gedung DPRD Jabar. Masa aksi yang berpakaian hitam-hitam itu, membawa spanduk bertuliskan 'Indonesia Gelap' dan poster bergambar Jokowi di gerbang Gedung DPRD.

Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah tidak memangkas anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Koordinator aksi, Abdul Sallas mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai upaya perlawanan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan.

"Kami menuntut untuk dibatalkan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan, karena anggaran itu adalah anggaran yang paling dasar. Justru pemerintah harus mengutamakan pendidikan bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah diawali daripada pendidikan bukan yang lain," ujar Abdul, Jumat (21/2/2025).

Pemangkasan anggaran pendidikan ini, kata dia, bisa berpengaruh pada pemberian beasiswa yang selama ini diterima banyak mahasiswa, salah satunya lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Ketika anggaran beasiswa ini dihilangkan, dikhawatirkan banyak mahasiswa tidak akan dapat meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi.

Baca juga: Mahasiswa Sukabumi Bakal Geruduk DPRD dalam Aksi Indonesia Gelap, Ini Tuntutan Mereka

"Pemerintah itu bagaikan belut yang ucapannya tidak bisa dipegang," katanya.

Menurutnya, ada beberapa pos anggaran yang tidak diefisiensikan seperti polisi dan legislatif (DPR). Harusnya, kata dia, anggaran di dua lembaga itu pun turut dilakukan efisiensi, bukan menurunkan pagu anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

"Bahkan kenapa anggaran untuk gaji menteri tidak dikurangi. Seharusnya itu yang dikurangi. Terus kenapa anggaran untuk DPR RI tidak dikurangi? Itu yang harus dikurangi kenapa yang mengurangi anggaran pendidikan," katanya.

Masa aksi juga menyoroti penambahan kementerian dan keberadaan staf khusus yang justru menambah beban anggaran di pemerintah. Seharusnya, kata dia, Presiden Prabowo tidak memiliki pembantu terlalu banyak, sebab berdampak pada kenaikan penggunaan anggaran. 

Selain itu, mereka juga menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digembor-gemborkan dirasakan tidak tepat jika harus memangkas anggaran pendidikan. Jangan sampai, kata dia, ketika anak-anak nanti bisa dapat makan, tapi ada para pelajar yang tidak bisa menuntaskan pendidikannya.

"Percuma kalau makan dikasih bergizi, tapi otak tidak dikasi. Itu percuma saja," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI