Gapensi Pangandaran Menyebut Bakal Terimbas Langsung Efisiensi yang Dilakukan Pemerintah

Pengusaha konstruksi di Pangandaran merasa bakal terdampak kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Penulis: Padna | Editor: Giri
Thinkstock
ILUSTRASI EFISIENSI - Gapensi) Kabupaten Pangandaran merasa terimbas langsung adanya efisiensi yang dilekukan pemerintah. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, menyebut, pengusaha konstruksi bakal terdampak kebijakan efisiensi.

Di dunia konstruksi, ada beberapa rencana pembangunan yang sudah dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibatalkan.

"Jadi, karena ada efisiensi dari kementerian, akhirnya dibatalkan. Termasuk juga dana alokasi khusus (DAK) dipangkas atau dilakukan efisiensi," ujar Agus kepada Tribun Jabar, Jumat (14/2/2025) siang.

Menurut Agus, bakal tidak banyak pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan, khususnya di Dinas PUPR. 

Baca juga: Ombudsman RI Bicara Soal Efisiensi Anggaran yang Jadi Tantangan: Pengawasan Jalan Terus

"Kecuali mungkin ada kebijakan lain. Jadi, jelas untuk di Gapensi itu sangat berdampak," katanya. 

Menurutnya, paket-paket pekerjaan yang awalnya sudah dipersiapkan dan akan didanai DAK itu menjadi terpangkas.

Ketika pengusaha konstruksi terdampak, tentu ke depan diprediksi tidak banyak pekerja yang sebelumnya biasa mengandalkan dari kerjaan di dunia konstruksi.

"Jadi, jika item pekerjaan diprediksi bakal lebih sedikit, sehingga imbasnya jelas terhadap para pekerja," ucap Agus.

Meskipun demikian, Agus bakal mencari alternatif-alternatif lain untuk bagaimana supaya pekerja konstruksi bisa tetap bekerja.

Baca juga: Efisiensi Anggaran di Pemkot Cirebon antara Rp 16-20 Miliar, Setda yang Paling Besar Dipangkas

"Atau bisa beralih ke pekerjaan yang tidak terdampak efisiensi itu," ujarnya.

Meski ada efisiensi, dia berharap, kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

"Itu kan yang efisiensi dana dari kementrian pusat. Kita berharap bagaimana caranya rencana pembangunan itu bisa terealisasi oleh Pemda walaupun tidak mungkin sama dengan tahun-tahun kemarin."

"Misalkan, pembangunan jalan yang dulu dibiayai dari DAK, sekarang mudah mudahan bisa dibiayai sama Pemda," kata Agus. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved