Gapensi Pangandaran Menyebut Bakal Terimbas Langsung Efisiensi yang Dilakukan Pemerintah
Pengusaha konstruksi di Pangandaran merasa bakal terdampak kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna
TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, menyebut, pengusaha konstruksi bakal terdampak kebijakan efisiensi.
Di dunia konstruksi, ada beberapa rencana pembangunan yang sudah dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibatalkan.
"Jadi, karena ada efisiensi dari kementerian, akhirnya dibatalkan. Termasuk juga dana alokasi khusus (DAK) dipangkas atau dilakukan efisiensi," ujar Agus kepada Tribun Jabar, Jumat (14/2/2025) siang.
Menurut Agus, bakal tidak banyak pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan, khususnya di Dinas PUPR.
Baca juga: Ombudsman RI Bicara Soal Efisiensi Anggaran yang Jadi Tantangan: Pengawasan Jalan Terus
"Kecuali mungkin ada kebijakan lain. Jadi, jelas untuk di Gapensi itu sangat berdampak," katanya.
Menurutnya, paket-paket pekerjaan yang awalnya sudah dipersiapkan dan akan didanai DAK itu menjadi terpangkas.
Ketika pengusaha konstruksi terdampak, tentu ke depan diprediksi tidak banyak pekerja yang sebelumnya biasa mengandalkan dari kerjaan di dunia konstruksi.
"Jadi, jika item pekerjaan diprediksi bakal lebih sedikit, sehingga imbasnya jelas terhadap para pekerja," ucap Agus.
Meskipun demikian, Agus bakal mencari alternatif-alternatif lain untuk bagaimana supaya pekerja konstruksi bisa tetap bekerja.
Baca juga: Efisiensi Anggaran di Pemkot Cirebon antara Rp 16-20 Miliar, Setda yang Paling Besar Dipangkas
"Atau bisa beralih ke pekerjaan yang tidak terdampak efisiensi itu," ujarnya.
Meski ada efisiensi, dia berharap, kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Itu kan yang efisiensi dana dari kementrian pusat. Kita berharap bagaimana caranya rencana pembangunan itu bisa terealisasi oleh Pemda walaupun tidak mungkin sama dengan tahun-tahun kemarin."
"Misalkan, pembangunan jalan yang dulu dibiayai dari DAK, sekarang mudah mudahan bisa dibiayai sama Pemda," kata Agus. (*)
Polres Pangandaran Cegat Pelajar yang Mau Demo di Jakarta: Tak Ingin Ada yang Terseret |
![]() |
---|
Aturan Baru Pilkades Serentak, Kemenkum Jabar Gelar Rapat dengan DPRD Pangandaran |
![]() |
---|
Polemik KJA di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Apresiasi Langkah Unpad |
![]() |
---|
Perkuat Sinergi, Kemenkum Jabar dan DPRD Pangandaran Bahas Empat Raperda Strategis |
![]() |
---|
Lahan Parkir 7 Hektare untuk Wisatawan di Pangandaran Mulai Dikerjakan, Target Selesai Desember |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.