Asep Kurnia : MPP Mini di Jatinangor Sumedang Belum Maksimal Fungsinya

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang baru saja dioperasikan dinilai tak optimal. 

Dari sekian banyak gerai pelayanan publik yang tersedia seperti gerai BPJS hingga perizinan, yang beroperasi hanya gerai layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Asep Kurnia, Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari Partai Golkar bersama sejumlah anggota dewan lainnya di dapil Cimanggung-Jatinangor melawat ke MPP Mini yang berlokasi di kompleks Saung Budaya Sumedang (Sabusu). 

"MPP Mini, kemarin dengan anggota DPRD dapil 5 melihat ke MPP Mini di Jatinangor. Ini kelihatannya perlu dimaksimalkan,"

"Pertama waktu kita kunjungi petugas kosong, yang ada hanya untuk adminduk. Harus ada sosialisasi jangan sampai masyarakat enggak paham jadwal,"

"Tapi kami berharap bukan diatur jadwalnya tapi petugasnya ditambah, itu kemarin ada beberapa BPJS, perizinan, tapi yang ada yang adminduk dan terbatas (fitur pelayanannya)," kata Asep Kurnia kepada Tribun Jabar.id, di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jumat (14/2/2025) 

Askur, sapaan Asep mengatakan MPP mini ini perlu dihargai keberadaannya sebab merupakan hasil kerja Pemkab Sumedang bersama-sama dengan DPRD. Tapi perlu dioptimalkan layanannya. 

"Kita hargai dan kita minta itu dimaksimalkan fungsinya. Di Cimanggung ada usulan KTP dicetak langsung di kecamatan, sebab di kabupaten tetangga (Bandung) sudah," 

"Bukan jadwalnya, fungsionalnya harus dimaksimalkan," katanya. 

Soal KTP cetak di Kecamatan, Askur menilai bahwa hal itu bisa di tengah efisiensi anggaran.

Sebab, yang diefisienkan adalah anggaran yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. 
 
"Saya fikir itu (KTP cetak di kecamatan) harus ditindak lanjuti, petugasnya kan sudah ada di kecamatan, tinggal dilengkapi fasilitas pendukung, orang dan penugasan kepada mereka untuk bisa mencetak juga," 

"Efisiensi itu dilakukan untuk anggaran yang tidak ada kaitan dengan masyarakat, kalau kecepatan pelayanan dan kepuasan masyarakat justru itu harus diutamakan," katanya.