Daftar Menteri yang 'Berulah' sebelum 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Isu Reshuffle Makin Kencang

TRIBUNJABAR.ID - Isu reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja kencang terdengar.

Isu ini pun makin kuat setelah pernyataan elite Gerindra yang menyebut ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menilik kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, ulah sejumlah menteri sempat dipandang miring masyarakat.

Baca juga: Reshuffle Kabinet: Mobil Mewah yang Kehilangan Tenaga?

Dari pernyataan blunder hingga kebijakannya yang dinilai tidak pas, ini daftar menteri yang jadi sorotan sebelum 100 hari pertama bekerja:

1. Menteri HAM - Minta Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sempat menjadi sorotan gegara meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun. 

Kata dia, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

Pigai menuturkan, jika dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. 

Anggaran besar yang diminta Pigai pun memancing amarah publik hingga ramai dikritik di media sosial.

2. Menteri Kelautan dan Perikanan - Sayangkan Pembongkaran Pagar Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono disorot gegara pernyataannya soal pagar laut.

Setelah pasukan TNI AL telah melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Trenggono justru bersikap beda.

Dia menyayangkan pembongkaran tersebut. Menurutnya pagar laut tersebut sedang dalam penyelidikan.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kabinet Makin Kencang, Prabowo Beri Ultimatum: Ya, Saya Akan Singkirkan

Setelah ramai jadi perbincangan publik, Trenggono kembali angkat bicara, menyamakan sikapnya dengan TNI AL.

"Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat," kata Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Jadi saya sampaikan kepada KSAL, saya harus ada bukti dulu, Pak, sabar ya. Kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu. (Dia bilang), Oke setuju, maka nanti secara bersama-sama hari Rabu dengan berbagai macam (kita melakukan pembongkaran)," ucap Trenggono.

3. Menteri ESDM - Kebijakan Gas LPG 3 Kg

Terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat gaduh Indonesia dengan kebijakannya soal pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer atau warung kelontong.

Sudah sejak Sabtu (1/2/2025), gas mulai langka di pengecer, dan masyarakat mulai kebingungan memenuhi kebutuhan energi untuk memasak itu.

Pasalnya, pengguna gas subsidi itu bukan hanya untuk dapur memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga untuk para pelaku UMKM berjualan sehari-hari.

Kebijakan Bahlil yang tanpa sosialisasi itu membuat antrean panjang di pangkalan gas elpiji.

Bahkan, syarat harus membawa KTP setiap pembelian juga tak kalah merepotkan.

4. Mendikti Saintek - Tuduhan Kekerasan dan Polemik Tukin

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri didemo pegawai lantaran diduga melakukan tindak kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap ASN di lingkungan Kemendikti Saintek.

Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi protes dugaan pemecatan pegawai tak sesuai prosedur oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Baca juga: Beredar Isu Presiden Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Buntut Kebijakan Bahlil Lahadalia?

Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang dipecat oleh Satryo menceritakan jika pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.

Pemecatan tersebut, kata Neni, diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

Tak hanya soal sikap Mendikti Saintek, kementerian ini pun masih tersangkut polemik tukin Dosen ASN.

Rupanya, dosen ASN di lingkukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sudah lima tahun belum terima tunjangan kinerja (tukin).

Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) pun kini sedang mempertimbangkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) rupanya tak menganggarkan tunjangan bagi dosen tahun ini.

Tunjangan yang tak dianggarkan tersebut bagi tunjangan kinerja (tukin) maupun tunjangan profesi.

Tak dianggarkannya tukin dan tunjangan profesi bagi dosen ASN di Kemendikti Saintek sama saja berarti tunjangan dosen dihapus tahun ini.

Persoalan tersebut mengemuka setelah disuarakan Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek seluruh Indonesia.

Pemerintah mengklaim saat ini tengah mengupayakan adanya tukin bagi para dosen ASN. Meski begitu, Menko PMK Pratikno mengaku belum ada perkembangan signifikan soal pencairan tukin tersebut.

5. Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Bikin Gaduh

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berulah terkait penggunaan patroli dan pengawalan atau patwal.

Diketahui, video mobil dinas RI 36 sempat viral di media sosial usai menerobos jalan Ibu Kota sambil dikawal petugas patwal.

Aksi tersebut mendapat sorotan karena petugas patwal tidak hanya memaksa mobil lain untuk berhenti, tapi juga menunjuk-nunjuk sopir taksi. 

Hal ini lantas menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai penggunaan patwal secara sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Video yang viral ini kadung membuat masyarakat menghujat penggunaan patwal karena pejabat jadi diistimewakan dibandingkan masyarakat umum.

Setelah peristiwa pada Rabu (8/1/2025), masyarakat kesulitan mencari pengguna mobil dinas itu.

Sebab, sejumlah pejabat kompak membantah menggunakannya.

Saat kritik masyarakat atas RI 36 dan penggunaan patwal semakin ramai, utamanya di media sosial, Raffi Ahmad muncul.

Raffi menyatakan, RI 36 adalah mobil dinas yang ia gunakan. Namun saat kejadian ia mengaku tidak ada di dalam mobil.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya," ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Raffi mengaku baru mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

Dijelaskan Raffi, kronologi kejadian bermula saat tim patwal melihat adanya taksi Alphard berwarna hitam. 

Menurutnya, di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

"Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen," jelasnya.

Lebih lanjut, Raffi menambahkan petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi.

"(Petugas patwal) mengatakan 'sudah, maju pak' dengan gestur yang terlihat di video," pungkasnya.

Atas peristiwa tersebut, Raffi mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksipun disanksi oleh Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Sinyal Reshuffle

Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan masih ada menteri-menteri belum seirama dalam pemerintahan Presiden Prabowo. 

Partai Gerindra pun mendukung langkah Prabowo jika ingin rombak kabinet.

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.

“Partai Gerindra mendukung pandangan, termasuk keputusan Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk efektivitas pemerintahan ini. Beliau (presiden, red) memiliki kewenangan sepenuhnya dan parameter kewenangan-kewenangan itu,” kata Ahmad Muzani, Kamis (6/2/2025).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Daftar Menteri yang Disorot pada 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Hanya Ditegur atau Akan Direshuffle?