Reshuffle Kabinet: Mobil Mewah yang Kehilangan Tenaga?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perombakan susunan kabinet atau reshuffle tengah menjadi topik hangat dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi, langkah ini dianggap mendesak sebagai respons atas evaluasi terhadap kinerja sejumlah menteri.

“Pemerintahan Prabowo Subianto seperti mobil mewah dengan cc (cubicle centimeter) besar namun ngempos ketika digas. Ini terjadi karena ada sparepart yang sudah aus, atau tidak terpasang dengan benar, sehingga biaya untuk bahan bakar dan perawatan amat boros,” jelasnya, Jumat (7/2/2025).

Meski Presiden tidak pernah secara langsung menyalahkan para menterinya di depan publik, kegelisahan terkait kinerja mereka tetap terasa.

“Ada menteri yang kurang perform, sehingga kegaduhan akibat kata, gaya, bahkan kebijakan setengah matang lebih kuat ketimbang manfaat yang dirasakan rakyat,” tambah Prof. Karim.

Contoh nyata dari situasi ini adalah kasus pemagaran laut yang berlarut-larut tanpa penyelesaian, hingga persoalan penembakan warga Indonesia di Malaysia.

Tidak hanya itu, kesulitan rakyat untuk mendapatkan gas melon karena harus berebut di pangkalan juga menjadi perhatian.

Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia juga disorot.

“Penegakan hukum secara umum masih memakai mode lama: viral dulu aparat datang kemudian. Kesemua ini tidak ajeg dengan ‘keberanian’ yang dilambungkan Presiden, yang katanya tidak ada yang ditakutkan selain mengecewakan rakyat,” ujar Prof. Karim.

Kepercayaan Publik dalam Ujian

Selain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, reshuffle juga dianggap penting untuk merawat kepercayaan publik.

“Jika kinerja tetap melempem, bukan saja akan mempercepat berakhirnya masa bulan madu dengan pemerintahan baru, tetapi juga menggerus keyakinan publik bahwa Prabowo adalah jawaban terbaik untuk mengatasi persoalan saat ini,” ungkap Prof. Karim.

Meski beberapa lembaga survei melaporkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan cukup tinggi, Prof. Karim memandang bahwa pencapaian tersebut lebih didorong oleh harapan publik daripada bukti nyata.

“Tingginya tingkat kepuasan itu, menurut saya, hanya mungkin terjadi karena publik masih percaya dan menaruh harapan: meskipun belum terbukti tapi masih cukup menjanjikan,” katanya.

Namun, Prof. Karim mengingatkan bahwa kepercayaan ini berkejaran dengan waktu.