Rincian APBD Jabar 2025 Bakal Dipangkas Dedi Mulyadi, Sang Gubernur Sentil APBD di Periode Lalu

Terlebih diungkap Dedi Mulyadi, ia melihat adanya pemborosan dalam APBD di periode sebelumnya.

Dalam uraiannya itu, Kang Dedi pun mengkritik anggaran di periode lalu yang menurutnya tidak menguntungkan masyarakat Jabar.

"Ditemukan sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang fantastis," pungkas Dedi Mulyadi.

Diungkap Dedi, ada tiga anggaran di APBD Jabar periode lalu yang bakal ia pangkas dan siasati.

Pertama adalah terkait anggaran untuk pendidikan.

Ditegaskan Dedi Mulyadi, seluruh anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas.

Lantaran hal itu Kang Dedi bakal memangkas anggaran terkait TIK di setiap sekolah dan dialihkan untuk pendidikan.

"Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan RKB dengan kelengkapan bangku, guru, hanya ada angka Rp60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran untuk TIK untuk sekolah Rp750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat Rp750 miliar," ujar Kang Dedi.

Baca juga: Pengamat Sebut APBD Sumedang 2025 Tak Berpihak kepada Rakyat: Masih Banyak Dinikmati Birokrat

Hal kedua terkait anggaran yang bakal diubah Kang Dedi adalah terkait dana hibah.

Untuk diketahui, dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

"Kedua, di Jawa Barat masih banyak jalan yang rusak, rakyat tidak mendapatkan akses jalan, tapi angka hibah provinsi Jawa Barat, hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi itu mencapai Rp500 miliar, sebelumnya sempat mencapai Rp3,5 triliun," pungkas Kang Dedi.

Berikutnya, Kang Dedi bakal tegas soal dana bagi hasil pajak kendaraan.

Sebab dari dana tersebut kata Kang Dedi, ia bisa melakukan pemaksimalan supaya akses jalan serta transportasi bisa dikembangkan.

"Ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Saya instruksikan agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota agar digunakan untuk transportasi darat dan air," ucap Kang Dedi.

Tak cuma di darat, Kang Dedi akan membangun landasan pesawat di beberapa titik di wilayah pantai guna penanggulangan bencana.