Dunia Perhotelan Memprihatinkan, PHRI Jabar Prediksi Penurunan Okupansi Berlanjut hingga Maret 2025

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) memprediksi penurunan okupansi hotel bakal terjadi hingga Maret 2025. 

Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penurunan okupansi hotel sudah terjadi saat libur Natal 2024 dan tahun baru 2025. 

Menurutnya, pada libur Natal dan tahun baru (nataru) kemarin rata-rata tingkat keterisian hotel bintang di Jabar hanya 45 persen dan hotel nonbintang 30 persen. Angka ini, kata dia, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisisnya, penurunannya ini terjadi akibat perubahan pola perjalanan wisata masyarakat. Termasuk, daya beli masyarakat berkurang akibat kelas menengah ke bawah terdampak deflasi. 

"Banyak masyarakat yang mengutamakan kebutuhan primer, seperti untuk sekolah. Ketidakpastian pemerintah memutuskan pemberlakuan PPN 12 sebelum libur nataru, juga menjadi salah satu penyebab juga. Belum lagi, banyaknya pabrik-pabrik yang tutup, sehingga memunculkan PHK dimana-mana,” ujar Dodi, Senin (13/1/2025).

Baca juga: Viral Video Polisi Razia Hotel di Jambi Tuai Pro Kontra, Adu Mulut dengan Karyawan, Dipanggil Propam

Penyebab lain, kata dia, munculnya rumah-rumah (homestay), tempat kos, dan apartemen yang disewakan dengan harga murah.

“Ini menjadi kompetitor kami yang tidak sehat. Mereka tidak punya izin, tidak terkena pajak, tapi bisa beroperasi seperti hotel. Sehingga banyak masyarakat yang menjadikan salah satu opsi untuk menginap saat libur nataru lalu,” katanya.

Kondisi ini, kata dia, diperkirakan masih akan berlanjut hingga Maret 2025. Diperkirakan tingkat hunian kamar hanya berkisar 30 persen.

“Semua general manager hotel dan para ketua asosiasi menyampaikan kondisi okupansi masih akan memburuk hingga Maret mendatang,” katanya.

Baca juga: Dekranasda Majalengka Luncurkan Pojok Imah di Hotel hingga Rumah Sakit, Sediakan Produk UMKM

Dodi pun pesimistis industri perhotelan bangkit lebih cepat. Apalagi, selama ini belum ada gerakan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan promosi pariwisata agar wisatawan datang ke Jawa Barat.

Kondisi ini, kata Dodi, diperburuk dengan pemotongan anggaran pemerintah daerah terutama untuk dinas-dinas yang selama ini melakukan kegiatan di luar.

“Kami juga mendapatkan laporan dari teman-teman di dinas, anggaran mereka di potong. Sebagai contoh, kalau tahun-tahun sebelumnya anggarannya Rp 3 miliar, saat ini hanya Rp 700 juta. Sementara, industri hotel di Jawa Barat selama ini hampir 60 persen mengandalkan dari kegiatan MICE dari pemerintah," ucap dia. (*)