Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Dorong Implementasi Kebijakan yang Efektif

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Satuan tugas  (satgas) percepatan hilirisasi dan ketahanan energi dibentuk untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. 

Hilirisasi merupakan proses pengolahan sumber daya alam, terutama sektor energi dan mineral, agar dapat dimanfaatkan lebih optimal, dengan nilai tambah yang lebih tinggi.  

Sedangkan ketahanan energi menjadi krusial dalam menghadapi ketergantungan pada sumber energi impor serta untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. 

Ketua DPD AMPI Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menilai pembentukan satgas dibentuk untuk mempercepat transisi dari eksploitasi bahan mentah menjadi produk olahan yang siap dipasarkan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Anggota DPRD Jawa Barat ini menuturkan, teranyar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. 

Tanpa percepatan ini, potensi ekonomi yang ada bisa terbuang sia-sia atau lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain.

“Ini akan menjadi tugas baru Pak Bahlil dari Pak Presiden. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran atas tugas dan atas pengalaman panjang Pak Bahlil sebelumnya semoga ini semakin baik,” kata Ahmad Hidayat, Sabtu (11/1/2024).

Satgas dibentuk untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada diversifikasi sumber energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan infrastruktur energi yang lebih efisien.

Dengan adanya satgas, kedua isu ini dapat dikelola secara lebih terfokus dan terkoordinasi, serta dapat memantau progres dan menangani kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut, Ahmad mendorong program hilirisasi yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Prabowo-Gibran bisa tercapai dengan baik. Pasalnya, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan.

Terlebih, Bahlil mendapat empat arahan dari Presiden Prabowo, yakni mendorong hilirisasi di semua sektor, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), perikanan hingga pertanian.

Kedua, manfaat nilai tambah dalam hilirisasi benar dirasakan di Indonesia. Sebab, selama ini banyak yang mengkritisi nilai tambahnya tidak maksimal dilakukan di Indonesia.

Ketiga, mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lintas Kementerian. 

Keempat, hilirisasi dibentuk menjadi hilirisasi yang berkeadilan. 

Hirilisasi dan ketahanan energi keduanya saling mendukung. Misalnya, lanjutnya, hilirisasi di sektor energi, seperti pengolahan energi terbarukan atau pengolahan mineral untuk baterai listrik, dapat memperkuat ketahanan energi. Sebaliknya, ketahanan energi yang baik mendukung operasional sektor industri yang lebih beragam dan berkelanjutan. (*)