Makan Bergizi Gratis
Ternyata, Susu Bukan Menu Wajib Makan Bergizi Gratis, kata Wamensos Seminggu Cuma 2 Kali
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menjelaskan soal tak adanya susu dalam paket menu
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ternyata, susu tidak menjadi menu wajib di Program Makan Bergizi Gratis yang hari ini mulai berjalan.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menjelaskan soal tak adanya susu dalam paket menu makanan yang dibagikan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di beberapa sekolah di Jakarta.
"Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada, seminggu dua sampai tiga kali. Jadi memang tidak tiap hari, jadi ditargetkan seminggu kira-kira dua sampai tiga kali ada susunya," kata Agus Jabo saat meninjau program MBG di SD Barunawati, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).
Sebagai informasi, menu makanan yang dibagikan di Sekolah Barunawati hari ini terdiri dari paket nasi, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang hingga jeruk.
Agus menyebut, banyak siswa yang menjadi lebih antusias untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.
"Untuk makanan, ya namanya anak-anak ya kan, kadang dengan sayur juga belum familiar, justru dengan makan bergizi gratis yang dilaksanakan bersama-sama itu mereka lebih antusias mencoba makanan sayur dan juga makan buah," kata dia.
Baca juga: Belasan Anak SMPN 2 Kota Tasikmalaya Tak Suka Nasi, Menu Makan Bergizi Gratis Diganti Kentang Rebus
Dia juga memastikan setiap paket menu MBG telah memenuhi standar gizi hingga kebersihannya.
"Sudah itu, sudah melalui prosedur dan standarisasi yang bisa di pertanggungjawabkan lah masalah kebersihannya, trus kemudian masalah nilai gizinya segala macam," pungkasnya.

Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).
Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.
Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Makan Bergizi Gratis di Kota Sukabumi Berubah Jadi Menu untuk Buka Puasa, Tetap Dibagikan Siang Hari |
![]() |
---|
Pastikan Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, 361 SPPG Disiapkan di Kabupaten Bandung |
![]() |
---|
Ini Menu MBG yang Ditolak untuk Disantap oleh Siswa SMA Negeri Jatinangor Sumedang |
![]() |
---|
Katering yang Kirim MBG ke SMAN Jatinangor Sumedang Klaim Sesuai SOP, Sekolah Lain Tak Mengeluh |
![]() |
---|
Makanan MBG Berbau, Ratusan Siswa SMAN Jatinangor Sumedang Tolak Menyantap, Sisanya Dikembalikan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.