Kritik soal Yasonna Dilarang ke LN Dipatahkan Mantan Penyidik KPK, Dinilai Sudah Tepat

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Yasonna Laoly bepergian ke luar negeri dinilai sudah tepat. Meski, keputusan itu menuai kritik dari pihak PDI Perjuangan.

Sebelum melarang Yasonna meninggalkan Indonesia, KPK juga telah melakukan hal yang sama kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mengenai Yasonna, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menduga kuat ada kriminalisasi dan politisasi terhadap PDIP mengingat Yasonna saat ini baru sebatas saksi di kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto sebagai tersangka di dugaan suap yang dilakukan Harun Masiku. 

“Alasan pencegahan Pak Yasonna tidak jelas, dan Pak Yasonna dalam kasus Mas Hasto juga baru (sebagai) saksi. Tidak mungkin pula Pak Yasonna akan melarikan diri,” kata Guntur Romli, Kamis (25/12/2024).

"Setelah menyimak keterangan Ketua KPK Setyo Budiyanto terkait penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka maka semakin kuat dugaan kriminalisasi dan politisasi kasus ini atau yang kami sebut pemidanaan yang dipaksakan," ungkap Guntur, Rabu (25/12/2024).

Guntur bilang, hal itu berdasarkan alasan atau 'bukti' yang disampaikan Ketua KPK yang menyebutkan Hasto Kristiyanto (HK) menempatkan Harun Masiku (HM) sebagai calon anggota legislatif di Sumatera Selatan padahal Harun Masiku orang Toraja. 

Baca juga: Hasto Kristiyanto Buka Suara Terkait Penetapan Tersangka oleh KPK, Ungkap Risiko Kritik Pemerintah

 "Ini alasan yang jelas mengada-ada, bahkan ngawur-sengawurnya," tegas Guntur.

Ia mengatakan, tidak ada aturan seorang caleg ditempatkan harus berdasarkan suku atau asalnya.

 Guntur mencontohkan sejumlah politisi yang maju di dapil yang bukan daerah asalnya.

"Adian Napitupulu orang Batak tapi jadi caleg di Bogor. Fadli Zon dari Gerindra, orang Minang atau Sumatera Barat juga jadi caleg di Bogor."

"Dina Lorenza orang Jakarta jadi caleg di Banyuwangi. Willy Aditya Nasdem orang Minang/Sumbar jadi caleg di Madura. Deddy Sitorus orang Batak jadi Caleg di Kaltara dll," ungkapnya.

“Apakah KPK sedang menerima orderan untuk menyerang PDI Perjuangan? Berapa kerugian negara dalam kasus Harun Masiku ini, kok KPK agresif sekali, dibanding kasus-kasus lain yg merugikan negara triliunan dan miliaran,” ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD PDIP Jabar Minta Kader Tetap Tegak Lurus ke Megawati Setelah Hasto Ditetapkan Tersangka

Terkait cegah bepergian ke luar negeri terhadap Yasonna Laoly, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai langkah KPK sudah tepat.

Yudi menyebut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah saksi kunci di kasus suap terkait dengan Harun Masiku.

"Yasonna adalah saksi kunci dalam perkara ini sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).