Dony Ahmad Munir Ungkap Cara Minimalisasi Bencana di Sumedang, Dilakukan pada Periode Sebelumnya

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dony Ahmad Munir mengungkap pemerintah telah menerapkan beragam aturan agar alam tidak 'mengamuk' saat dia menjadi Bupati Sumedang periode 2018-2023. Dia pun siap melanjutkan memperhatikan lingkungan saat terpilih lagi untuk periode 2025-2030. 

Kabupaten Sumedang memang termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. 

Aturan yang telah diterapkan adalah membatasi pembangunan kompleks perumahan di lahan-lahan curam. Jika ada galian, maka wajib untuk reklamasi. 

"Sumedang ini memang daerah yang potensi bencana sedang di Jawa Barat, hidrometereologi. Bencananya banjir, longsor, erosi, dan sebagainya. Ada beberapa tahap pencegahan, mitigasi, kalaupun terjadi ada rehabilitasi, rekonstruksi. Ke depan, bagaimana memperhatikan pembangunan," ucap Dony kepada TribunJabar.id, Senin (23/12/2024).  

Dia menjelaskan, ada moratorium pada periode pertama kepemimpinannya.

Baca juga: DPRD Sumedang Desak Adanya Layanan Ramah Teritegritas bagi Korban Kekerasan Seksual

"Kemiringannya berapa, terutama agar tidak terganggu daerah resapan air. Ini untuk menjaga alam," kata Dony.

Dony berbicara soal lahan tutupan (hutan tutupan) yang harus dijaga, sungai yang harus dirawat dengan pengerukan dan penanaman pohon di area daerah aliran sungai (DAS). 

"Di Sumedang, daerah longsor juga sudah dipetakan, serta adanya Desa Siaga Bencana. Jadi responsif kalau terjadi bencana. Saya dulu setiap hari mantau ramalan cuaca, dan saya kirim ke grup camat, camat kirim ke desa dan harus standby. Kalau debit sungai tinggi, ngungsi sementara," katanya.  

Baca juga: Medsos dan Teman Diduga Jadi Faktor Utama Kekerasan Seksual Pelajar di Sumedang

Dalam hal kegempaan, seperti telah terjadi di Sumedang dampak dari pergerakan Sesar Sumedang, Dony menyebutkan untuk menyikapi hal itu perlu kajian mendalam sehingga ada data valid. 

"Harus berdasarkan data ilmiah, harus ada rencana pembangunan yang dimitigasi risikonya. Kalau kita menghadapi seperti ini, kemungkinan gempa, kita bersiap. Berharap yang terbaik tapi siap untuk hadapi kondisi terburuk. Harus ada regulasinya," ucap dia. (*)