Bey Machmudin Sebut Gebyar Pelayanan Terpadu Tingkatkan Kualitas UMKM di Jabar

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menyebut program Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mampu meningkatkan kualitas para pelaku UMKM. 

Dikatakan Bey, program Gebyar Pelayanan Terpadu ini memudahkan para pelaku UMKM dalam mengurus berbagai layanan perizinan.

Total ada 13 instansi yang terlibat, yakni DPMPTSP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Disperindag, Disdukcapil, Bapenda, Kemenkumham, Kemenag, BPOM, Badan Standardisasi Nasional, Dirjen Pajak, Diskuk, Disparbud dan Bank BJB.

Adapun layanannya diantaranya NIB, SNI, HKI, BPOM, sertifikasi halal, NPWP, IKD, e-catalog, Bela Pengadaan, SIINas, TKDN, SPSE, Samsat Keliling, KUR BJB, fasilitasi rekomendasi UMKM dan konsultasi perpajakan.

Baca juga: Ribuan Pelaku UMKM Manfaat Program Gebyar Pelayanan Terpadu DPMPTSP Jabar untuk Urus Perizinan

"Hari ini Gebyar Pelayanan Terpadu, jadi kami ingin lebih banyak lagi UMKM memiliki NIB, sertifikasi halal, tentunya ini bermanfaat untuk UMKM akan mudah dikembangkan," ujar Bey, Selasa (17/12/2024). 

Diharapkan, kata dia, semakin banyak UMKM yang terlibat dalam Gebyar Pelayanan Terpadu ini. 

Sebab, dengan lengkapnya legalitas administrasi yang dimiliki UMKM, otomatis turut mendongkrak kepercayaan terhadap produk mereka.

"Ini tentunya akan membuat UMKM semakin maju berkembang dan otomatis membuka lapangan kerja secara lebih luas lagi," ucapnya.

"Intinya kami ingin banyak lagi UMKM. Sudah terbukti UMKM jadi tulang punggung ekonomi daerah, banyak tenaga kerja, semakin banyak UMKM tentu semakin baik lagi ekonomi Jawa Barat," tambahnya.

Kepala DPMPTSP Jabar, Nining Yuliastiani menambahkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemprov untuk mendongkrak kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM.

Saat ini total 4.533.268 UMKM di Jabar, dari jumlah tersebut, baru 2.377.571 pelaku usaha atau 52,4 persen yang telah memiliki NIB. Sedangkan sisanya, 2.155.697 masih belum memiliki NIB.

"Kita menggagas, perlu adanya percepatan NIB, sebagai pintu masuk legalisasi UMK untuk mengakses layanan lain. Kita masih punya PR sekitar 2 jutaan untuk kemudian bisa memberikan NIB kepada UMK. Target ke depan menyelesaikan misi itu, sambil simultan kita memberikan fasilitas layanan lain kepada UMKM," ujar Nining.

Baca juga: Brand Lokal dan UMKM Berjaya di Puncak Kampanye 12.12 Birthday Sale, Penjualan Naik hingga 7x Lipat!

Maka dari itu, pihaknya berkolaborasi bersama DPMPTSP kabupaten/kota untuk mendongkrak kepemilikan legalitas bagi UMKM terutama NIB.

"Oleh karena itu kami kolaborasi dengan yang lain untuk memberikan layanan kepada mereka. Ini kan bukan kerja DPMPTSP saja tapi juga dengan 27 kabupaten/kota. Sinergi kami sudah bagus. Kalaupun dilakukan secara massif frekuensinya, itu memungkinkan untuk kita lakukan," ucapnya.