Gus Miftah Mundur sebagai Utusan Khusus Presiden, KH Imam Jazuli: "Sikap Kesatria yang Langka"

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Mundurnya KH Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) menjadi topik hangat di tengah masyarakat.

Keputusan ini menuai beragam respons, termasuk apresiasi dari Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli.

Menurut Kiai Imam, langkah Gus Miftah mencerminkan sikap kesatria yang jarang ditemukan di dunia politik Indonesia. 

"Ini bukan sekadar keputusan mundur, tetapi juga pesan moral bahwa integritas dan tanggung jawab kepada bangsa lebih penting daripada sekadar mempertahankan jabatan,” ujar Imam saat dimintai tanggapannya, Sabtu (7/12/2024).

Imam bahkan membandingkan sikap Gus Miftah dengan prinsip budaya Samurai Jepang, di mana kehormatan pribadi dan tanggung jawab menjadi prioritas.

Ia menilai, langkah ini kontras dengan fenomena di Indonesia, di mana banyak pejabat memilih bertahan meski menghadapi kritik tajam atas dugaan pelanggaran etika dan hukum.

“Keberanian Gus Miftah mengundurkan diri demi menjaga keharmonisan bangsa patut diapresiasi."

"Langkah ini sejajar dengan tindakan Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, Heita Kawakatsu, yang memilih mundur setelah dianggap melukai perasaan rakyat,” ucapnya.

Gus Miftah, yang dikenal sebagai "Presiden para Pendosa", secara terbuka meminta maaf kepada Presiden dan rakyat Indonesia atas kesalahannya.

Imam menilai, tindakan ini menunjukkan bahwa nilai seorang pemimpin tidak diukur dari gelar atau tampilan, melainkan dari keberanian untuk bertanggung jawab.

“Langkah ini mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak harus sempurna, tetapi harus tulus dan bertanggung jawab."

"Keberanian Gus Miftah adalah teladan bagi pemimpin lainnya,” jelas dia.

Meski Gus Miftah telah menyampaikan permohonan mundur, Imam menilai keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

"Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai kesatria dari latar belakang militer, pasti akan mempertimbangkan ini dengan bijak."

"Keputusan beliau akan menjadi penanda komitmen pemerintah terhadap integritas pejabat publik,” katanya.