Guru Demo Camat Sukalarang Sukabumi, Dugaan Pelecehan Profesi Menguak di Balik Pleno Pilkada

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI – Ketegangan mencuat di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, setelah puluhan guru menggelar aksi solidaritas mendemo Camat Sukalarang, Ratu Badrijawati. Aksi ini terjadi menyusul dugaan penghinaan terhadap seorang guru yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka persiapan Pilkada.

Protes yang berlangsung di Kantor Kecamatan Sukalarang pada Senin (2/12/2024) menarik perhatian publik. Aksi tersebut menjadi viral di grup pesan WhatsApp, mengundang reaksi beragam dari masyarakat dan pemangku kebijakan.

Dugaan penghinaan ini bermula pada 28 November 2024, saat rapat persiapan pleno Pilkada di Aula Kecamatan Sukalarang. Camat Ratu Badrijawati mempertanyakan jadwal pleno yang direncanakan pada 30 November. Ia menyarankan agar pleno digelar lebih awal, yaitu pada 29 November, seperti kecamatan lain yang sudah lebih dulu melaksanakan rapat koordinasi.

Namun, suasana memanas ketika pernyataan Camat dinilai menyudutkan seorang guru yang juga anggota PPK Sukalarang. Menurut YM, anggota PPK yang berasal dari latar belakang profesi guru, Camat beberapa kali melontarkan ucapan yang dianggap melecehkan.

“Terakhir itu waktu 28 November di Aula Kecamatan, beliau sampai tiga kali bilang, ‘Kalau nggak becus kerja lebih baik jangan jadi penyelenggara. Kalau nggak becus kerja lebih baik mengundurkan diri.’ Dan di situ ada embel-embel ‘gurunya,’ katanya kalau guru nggak usah daftar jadi penyelenggara, nggak kompeten, nggak becus kerja,” ungkap YM.

Pernyataan tersebut sampai ke telinga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sukabumi, yang langsung memanggil YM untuk dimintai klarifikasi. YM menyampaikan kronologi kejadian dan menganggap ucapan tersebut merendahkan profesi guru.

Menanggapi aksi demo dan tuduhan yang dilayangkan kepadanya, Camat Sukalarang Ratu Badrijawati membantah melakukan pelecehan profesi guru. Ia menegaskan bahwa komentarnya hanya berupa evaluasi terhadap kinerja PPK dan tidak bermaksud menyudutkan guru.

“Sebetulnya saya tidak menyinggung profesi guru, apalagi se-Indonesia. Ini hanya pembinaan dan mengingatkan PPK PPS menjelang Pilkada yang tinggal beberapa saat lagi,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Selasa (3/12/2024).

Ratu juga menjelaskan bahwa pertanyaannya terkait jadwal pleno hanya berdasarkan pengamatan bahwa kecamatan lain sudah menyelesaikan rapat koordinasi lebih awal. Menurutnya, ia tidak memaksa perubahan jadwal, hanya mengingatkan agar persiapan dilakukan lebih matang.

Ia juga berdalih bahwa kesalahpahaman ini terjadi karena ia harus merangkap jabatan sebagai sekretaris PPK akibat kekosongan posisi sekretaris kecamatan. “Saya hanya mengingatkan agar wilayah kita bisa menyesuaikan dengan kecamatan lain,” tambahnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sukabumi, Tri Romadhono, menegaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pilkada sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Jadwal dan tahapan pleno menjadi wewenang KPU dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, termasuk camat.

“Tahapan Pilkada sudah diatur dalam PKPU, termasuk waktu sidang pleno di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Kabid Wasbang Bakesbangpol, Anzar Kusnandar, menambahkan bahwa pihaknya akan mendalami dugaan pelecehan tersebut. “Kami akan segera klarifikasi ke Camat agar mendapatkan keterangan yang berimbang,” ujarnya.

Aksi solidaritas yang dilakukan oleh para guru Sukalarang menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap penghormatan profesi guru. Meski demikian, Camat Sukalarang mengklaim bahwa persoalan ini telah diselesaikan melalui dialog bersama PGRI, Danramil, dan Kapolsek.

“Ini hanya miskomunikasi. Alhamdulillah sudah selesai dengan PGRI dan para guru,” katanya.

Namun, insiden ini mengingatkan bahwa komunikasi yang kurang hati-hati dapat memicu ketegangan di tengah pelaksanaan tugas yang sensitif seperti Pilkada. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat memperkuat kerja sama demi suksesnya proses demokrasi di Kabupaten Sukabumi.