Dugaan Money Politics di Bandung Barat, Empat Paslon Datangi Bawaslu, Ada yang Minta Pilkada Ditunda

Laporan kontributor Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak empat tim pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bandung Barat datang ke kantor Bawaslu. Mereka melaporkan adanya dugaan praktik money politics yang terjadi di berbagai kecamatan di Bandung Barat.

Tim Hukum Paslon Didik Agus Triwiyono-Gilang Dirga (Dilan) yang diwakili oleh Iin Titin Rohani mengatakan, pihaknya melaporkan adanya praktik money politics yang dilakukan oleh salah satu paslon.

"Kami minta rekomendasi dari Bawaslu untuk merekomendasikan KPU melakukan diskualifikasi paslon yang diduga melakukan pelanggaran money politics," kata Iin saat ditemui di Bawaslu Bandung Barat, Selasa (26/11/2024).

Iin membuat laporan terkait adanya dugaan praktik money politics yang dilakukan oleh relawan satu paslon.

"Bawa keterangan saja, tapi untuk saksi bukti kita siap. Karena sekarang waktu mepet akan kita lakukan waktu tujuh hari ke depan. Setelah Pilkada akan kita rapikan laporannya," kata Iin.

Iin mendesak Bawaslu melakukan tindakan tegas berupa diskualifikasi jika praktik money politics tersebut dapat dibuktikan secara sah.

"Diproses dengan hukum untuk diskualifikasi sesuai aturan. Bisa jadi jalan (pencoblosan), mungkin nanti ada pembatalan," ucapnya.

Baca juga: KPU Purwakarta Musnahkan 1.011 Surat Suara Rusak dan Kelebihan Kirim untuk Pilkada 2024

Di lokasi yang sama, Tim Hukum Paslon Hengki Kurniawan-Ade Sudradjat yang diwakili oleh Parlindungan Sihombing juga melaporkan hal serupa.

Dia menuturkan, timnya di lapangan mendapatkan rekaman video dan foto yang diduga praktik money politics.

"Laporan yang diberikan dari kemarin sampai hari ini dari teman-teman di lapangan itu cukup masif. Bukti yang kami bawa cukup banyak, contoh laporan yang dilakukan tadi malam di Batujajar Cihampelas di Panwascam," kata Parlindungan di Bawaslu Bandung Barat.

Parlindungan juga melaporkan keterlibatan salah satu kepala desa di Bandung Barat yang diduga melakukan money politics dan mengarahkan warga untuk memilih salah satu paslon.

"Itu diberikan kepada oleh satu kades ke masyarakat dan mengarahkan untuk memilih salah satu paslon," ungkapnya.

Dia pun mendorong Bawaslu untuk bersikap tegas dengan adanya dugaan money politics di Bandung Barat tersebut.

"Kami meminta agar Bawaslu secara tegas menindak semua pihak yang coba memengaruhi masyarakat menggunakan hak pilih," ungkapnya.